Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Akui Penanganan Banjir Jakarta Lambat

Kompas.com - 11/11/2013, 14:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui penanganan banjir di Jakarta selama tahun 2013 ini lambat dan baru mencapai 20 persen.

Menurut dia, penanganan banjir dilakukan secara bertahap sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. “Terus terang, penanganan banjir baru bisa kita lakukan dua puluh persen, ambil contoh Waduk Pluit," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Salah satu penyebab lambatnya penanggulangan banjir adalah karena kegagalan lelang tender pengadaan alat berat yang ditempatkan di sungai, kali, dan waduk. Oleh karena itu, Basuki menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk beralih membeli alat berat dengan menggunakan e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Terlebih, alat-alat berat telah tersedia di e-catalog. Walaupun tanpa lelang, pengadaan barang itu tetap mengacu pada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemprov DKI hanya akan meminta spesifikasi teknis yang ada kepada LKPP. Kemudian pihak LKPP yang menetapkan merek dan harganya, dan DKI dapat langsung membelinya melalui e-catalog

"Padahal sudah ada peraturan pemerintah untuk e-catalog, langsung beli saja, kita ada uang," kata Basuki.

Selama ini, upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir adalah dengan menormalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. Selain membangun taman kota, kawasan Waduk Pluit juga akan dibangun kawasan rekreasi, penyulingan air bersih, dan tempat pemancingan. Pengerukan sisi barat Waduk Pluit terus dilakukan hingga kedalaman normal mencapai 10-15 meter.

Selama ini, waduk tersebut hanya memiliki kedalaman 2-3 meter sehingga tidak berfungsi secara optimal dan tidak dapat menampung air hujan.

Setelah sisi barat, pengerukan lumpur Waduk Pluit akan dilakukan di sisi timur. Wilayah sisi timur merupakan wilayah yang masih dipenuhi bangunan liar.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah merelokasi sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) sisi barat Waduk Pluit ke rusun Marunda, Jakarta Utara dan rusun Pinus Elok, Jakarta Timur. Tidak hanya Waduk Pluit, Pemprov DKI juga menormalisasi Waduk Ria Rio seluas 25,8 hektar di Pulogadung, Jakarta Timur. Sekitar 350 KK telah direlokasi ke rusun Pinus Elok, Jakarta Timur.

Pemprov DKI juga melakukan pengerukan Waduk Tomang Barat, Rawa Badak, dan Pondok Labu. DKI memiliki 76 buah waduk dengan luas total keseluruhan mencapai 502 hektar. Paling banyak terdapat di Jakarta Utara 225 hektar, Jakarta Timur sebesar 163 hektar, Jakarta Selatan ada 88 hektar, Jakarta Barat ada 15,5 hektar, dan Jakarta Pusat seluas 10,5 hektar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com