Basuki: Reklamasi 17 Pulau Jadi Prioritas ketimbang "Giant Sea Wall"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memprioritaskan pelaksanaan reklamasi 17 pulau dibandingkan membangun megaproyek tanggul raksasa atau giant sea wall.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (4/12/2013). Basuki mengatakan, dengan reklamasi 17 pulau, banjir di utara Jakarta menjadi lebih terminimalkan.

"Mending beresin 17 pulau dulu. Daerah Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, dan Pluit bisa lebih rapi dan terlindungi," ujar Basuki.

Sejalan dengan reklamasi 17 pulau, Pemprov DKI juga akan fokus pada normalisasi sungai dan waduk.

Basuki yakin penanganan banjir melalui normalisasi sungai dan waduk akan mengurangi titik-titik banjir di Ibu Kota.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah ditunjuk untuk memimpin proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta tersebut. Konsep pembangunan reklamasi tersebut rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda) untuk dijadikan payung hukum.

Salah satu konsep reklamasi itu, kata Basuki, harus membangun jalan penghubung, kereta penghubung, dan transportasi massal yang dapat menjangkau antarpulau. Dalam pergub atau perda tersebut, nantinya akan ditetapkan pengelola setiap pulau dan satu koordinator yang mengatur reklamasi tersebut.

"Awalnya dalam bentuk pergub dulu lah. Setelah selesai konsep dalam bentuk pergub, segera dikonsultasikan kepada DPRD DKI untuk persetujuannya," ujar Basuki.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta yang juga menjabat Deputi Gubernur DKI bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan, pembangunan giant sea wall merupakan megaproyek pengamanan banjir paling besar di dunia.

Ia memperkirakan pembangunan tanggul raksasa itu mencapai Rp 300 triliun. "Rencananya, kami akan menggandeng pihak swasta dan pemerintah pusat. Investasi sih, masih dihitung, tapi diperkirakan bisa sampai Rp 300 triliun," kata wanita yang akrab disapa Yani tersebut.