KPUD DKI Minta Bantuan Jokowi

"KPUD diminta mengejar target 75 persen pemilih se-Indonesia. Jakarta, pada Pilgub putaran II itu cuma 63 persen saja," ujarnya di sela-sela pertemuan dengan Jokowi di KPUD DKI Jakarta, Jl Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2013).

"Kami minta bantuan Pemda untuk membantu kami publikasikan Pemilu. Karena sudah sedikit lagi penyelenggaraannya," ujarnya.

Jokowi pun menanyakan kembali, apa yang bisa dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Jakarta demi meningkatkan tingkat pemilih. Betty menjawab, salah satunya dengan mengerahkan Satpol PP atau kelurahan dan kecamatan untuk ikut serta dalam sosialisasi.

Jokowi menginstruksikan Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencatat permintaan tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti.

Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno menjelaskan, saat ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta sebanyak 7.011.729. Namun, masih ada 19.000 nama yang invalid. Jumlah itu berada di tanah-tanah sengketa serta narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebisa mungkin, KPUD DKI tetap berupaya memasukan mereka ke DPT hingga batas maksimal 14 hari sebelum pencoblosan.

Menanggapi masih adanya penduduk yang belum terdaftar dalam DPT, Jokowi menawarkan diri membuat payung hukum supaya warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya. "Misalnya, kita bisa keluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan. Bisa saja. Saya tolong diingatkan lagi, yang penting kita mau bantu," ujarnya.