Pemprov DKI Tetap Beli Bus meski BBG Terbatas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku optimistis ratusan bus rakitan China dan Malang tersebut dapat terpenuhi kebutuhan bahan bakar gasnya.

"Makanya, kami tidak peduli. Ada atau tidak ada gas, yang penting busnya ada dan kita tetap akan beli bus," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Saat ini, Jakarta telah memiliki sembilan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) serta empat mobil pengisian ulang (MRU) yang melayani kebutuhan 579 bus transjakarta.

Apabila ratusan bus sedang dan transjakarta itu beroperasi, Pemprov DKI harus menambah jumlah SPBG atau MRU. Saat ini, tak hanya Pemprov DKI yang memiliki SPBG dan MRU, pemerintah pusat, dalam hal ini Pertamina dan Perusahaan Gas Negara, juga memiliki SPBG dan MRU.

Pertamina tercatat memiliki sembilan lokasi SPBG dan empat MRU. Sementara PGN memiliki satu SPBG di kawasan Pondok Ungu. "Makanya, kita akan tunggu jalan tengah. Entah menunggu sumbangan pusat atau yang lainnya," kata Basuki.

PT Jakarta Propertindo melalui anak perusahaannya, Jakarta Energy Utama, berencana membangun SPBG. Pembangunan SPBG itu melalui sistem pembayaran business to business.

Sebanyak 70 persen saham perusahaan itu adalah milik PT Jakpro dan 30 persen lainnya adalah milik Institut Teknologi Bandung (ITB). Anak usaha PT Jakpro itu juga diinstruksikan untuk membangun MRU.

Penggunaan gas sebagai bahan bakar diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2007 tentang penggunaan BBG untuk angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah.

Aturan lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.