Kosongnya Ruang Kerja Tim Penasihat Jokowi-Basuki

TGUPP digawangi oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto yang menjadi Kepala TGUPP. Tim itu beranggotakan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat Sugiyanta, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Zaenal Mussapa.

Ketujuh anggota TGUPP berkantor di lantai 5 Blok G, Balaikota. Berbeda dengan ruang kerja mereka yang besar kala menjabat sebagai kepala dinas, ruang kerja yang baru hanya berbentuk ruang rapat berukuran sekitar 6 x 7 meter dengan meja letter U, sekitar 3 x 1,5 meter.

Tak ada ruangan khusus dan pribadi untuk mereka. Tak ada sekat yang memisahkan antar-satu anggota dengan anggota lainnya. Saat wartawan berkunjung, ruangan tersebut sepi. Hanya staf pengamanan dalam (pamdal) dan staf TGUPP, Mukti, yang berjaga di ruangan tersebut. Ruang kerja mereka dipergunakan untuk istirahat dan melepas penat para pekerja. Ada yang tertidur di kolong meja dan jejeran kursi yang mengelilingi meja.

"Ini masih ruangan sementara saja, kok. Nanti rencananya pakai ruangan khusus di lantai 3, atas ruangan Wagub," kata Mukti kepada wartawan, di ruang TGUPP, Balaikota Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Ruangan TGUPP itu sebelumnya digunakan sebagai ruang rapat Deputi Gubernur. Layaknya ruang rapat, terdapat meja yang dikelilingi puluhan kursi dengan tiga kursi berada di tengah. Tidak terlihat alat kerja seperti komputer, laptop, dan sebagainya.

Di meja pun tidak ada berkas-berkas maupun data. Yang tertinggal hanya sebuah mikrofon, tempat pensil, sekotak tisu, dan kliping koran Ibu Kota. Ruang kerja itu juga dilengkapi dispenser air minum, sound system, meja kecil, proyektor, serta foto Gubernur Jokowi dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Mukti menjelaskan, anggota TGUPP bekerja untuk menindaklanjuti disposisi Wagub. Setiap harinya, mereka mengadakan pertemuan dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Ia juga menampik kalau tim ini merupakan tim "buangan" para kadis "bermasalah" yang dibentuk Jokowi-Basuki.

"Saya bilang, tim ini seperti dua mata pisau. Mereka (TGUPP) ini yang berperan penting mengawasi kinerja SKPD dan kemudian dilaporkan ke Gubernur serta Wagub," kata Mukti.

Pembentukan TGUPP ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014, yang ditetapkan pada (11/2/2014) tentang Pengangkatan TGUPP. Ada perbedaan lain saat mereka menjabat kepala dinas dan menjadi anggota TGUPP. Apabila dulu mereka memiliki kebijakan dan mengelola anggaran hingga triliunan rupiah, kini anggaran TGUPP berada di bawah pos Bappeda DKI.

Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, ketujuh anggota TUGPP ini memiliki keistimewaan untuk langsung berhubungan langsung dengan gubernur atau wagub. Sebab, kepala dinas, asisten, dan pejabat eselon II setingkatnya harus melalui sekda terlebih dahulu, sebelum ke gubernur.

Tim ini merupakan posisi strategis meski non-struktural. Mereka juga masih memiliki peluang dipromosikan ke jabatan struktural. Dalam Pergub Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pengangkatan TUGPP, mereka memiliki tugas membantu gubernur dan wagub dalam menyusun tata cara, mekanisme monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan gubernur.

Tugas mereka juga menyusun kriteria, tata cara, dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan gubernur. Memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada gubernur dan wagub untuk keberhasilan pelaksanakan program unggulan, menerima, dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD/UKPD serta memberikan penilaian kinerja enam bulanan dan tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada gubernur dan wagub.