Tiga alternatif itu yakni dibangun rumah, geser kampung, atau diberi ganti rugi. Tiga alternatif tersebut berkaitan dengan pemanfaatan lahan makam yang nantinya akan kosong karena direlokasi ke Pemakaman Tegal Alur, Jakarta Barat.
Ketua RW 01 Kampung Apung Rinan kepada Kompas.com menuturkan, keputusan warga untuk memilih dari tiga alternatif tersebut masih dalam proses pembicaraan. Warga juga masih memikirkan pilihan yang terbaik untuk mereka. Namun, menurut Rinan, sebagian besar warga lebih menginginkan untuk program geser kampung.
"Supaya saudara-saudara bisa tinggal bareng lagi. Jangan sampai keluarga saya mental ke mana-mana," ujar Rinan, Rabu (26/3/2014).
Geser kampung yang dimaksud di sini adalah pemindahan lokasi sebagian rumah warga Kampung Apung ke atas lahan makam terendam. Rumah warga tersebut cepat atau lambat harus dipindah karena lahan mereka akan digunakan untuk jalur pembangunan jalan baru oleh Wali Kota Jakarta Barat.
Ketua RT 10 Kampung Apung Rudi Suwandi mengomentari bahwa akan lebih adil apabila program geser kampung jadi direalisasikan, warga mendapatkan hak-hak selayaknya yang didapatkan oleh warga bantaran kali yang direlokasi Jokowi. Tidak hanya dibangun rumah, tetapi pemerintah daerah juga membantu proses izin penggunaan tanah tersebut.
"Saya mencontohkan warga Marunda yang bukan tanah milik, kita maunya juga dapat kayak mereka. Malahan kita ini kan tanah resmi, maunya sih terima jadi. Tanah sudah dapat sertifikat, rumah sudah jadi, tinggal masuk badan doang" terang Rudi.
Arimin (60), warga Kampung Apung lainnya menyerahkan sepenuhnya penentuan keputusan kepada pengurus dan pemda. Dia juga menekankan kalau butuhnya lembaga pendidikan di Kampung Apung agar kebutuhan pendidikan anak-anak di sana dapat terbantu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.