Ada Penggelembungan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum DKI

Sedikitnya, ada sepuluh mata anggaran yang telah dikunci. Dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) pada 2014 sebesar Rp 6,298 triliun, ratusan miliar rupiah berpotensi menjadi silpa. Salah satu mata anggaran yang mubazir adalah inventarisasi dan pembebasan tanah Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari-Blok M lanjutan dengan anggaran Rp 10 miliar. Padahal, proyek tersebut telah rampung sejak awal 2013 lalu dan telah dapat dilintasi kendaraan bermotor.

Anggaran Dinas PU DKI lainnya yang dikunci adalah anggaran manajemen konsultan untuk memonitor kegiatan satgas di 42 kecamatan sebesar Rp 500 miliar, anggaran perencanaan sistem pompa Angke senilai Rp 2,5 miliar, anggaran pemeliharaan serta operasional pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, dan saringan sampah sebesar Rp 15,5 miliar.

Kemudian, anggaran operasional dan pemeliharaan saringan sampah pada inlet pompa sebesar Rp 5 miliar, anggaran koordinasi dan relokasi jaringan utilitas lintas sektor instansi sebesar Rp 300 juta, dan anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi UPT alkal (peralatan dan perbekalan) sebesar Rp 50 juta.

Selanjutnya, anggaran pelaksanaan pengukuran dan pengujian laboratorium sebesar Rp 2,12 miliar, anggaran pemeliharaan tidak terprediksi di Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar Rp 3 miliar, serta anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi UP Teknologi Informatika Dinas PU sebesar Rp 100 juta.

Saat wartawan mencoba mengonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengaku tidak mengetahui adanya penggelembungan anggaran Dinas PU di APBD 2014. "Anggaran apa ya? Rasanya tidak ada tuh (anggaran yang dikoreksi)," kata Manggas, di Balaikota Jakarta, Senin (21/4/2014).

Lebih lanjut, ia meyakini, semua mata anggaran yang telah diajukan dan disahkan dapat dijalankan. Namun, saat ini, lanjut dia, banyak program kerjanya yang bergantung pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta.

Ia juga mengklaim, beberapa kegiatan telah diajukan ke ULP untuk dilelang. Penyerapan anggaran Dinas PU pada 2014 itu, kata Manggas, bergantung pada ULP. "Sekarang kita hanya bisa menunggu ULP. Kalau misalnya, kami mau lari, tetapi ULP-nya belum bergerak, mau bagaimana lagi," kata Manggas.