Usulan Pengguna Anggaran Tidak Lengkap

Sampai awal Mei ini, serapan belanja modal 0,06 persen dari total anggaran Rp 72 triliun yang terserap. Kenyataan ini disebabkan oleh buruknya perencanaan program pengguna anggaran.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta I Gede Dewa Sony mengatakan, hingga awal Mei ini hanya 18 paket proposal lelang yang bisa diproses. ”Padahal, paling tidak ada 7.000 paket yang harus dilelang di ULP,” kata Sony, Jumat (2/5), di Jakarta.

Persoalan yang dihadapi kuasa pengguna anggaran saat ini umumnya terkait mekanisme lelang. Jika sebelumnya bisa dilelang di setiap SKPD dan UKPD, kini pelelangan hanya bisa dilakukan di ULP. Syarat pelelangan pun kini lebih detail disertai rincian harga penawaran sementara. ”Untuk menghindari permainan anggaran, memang sekarang harus lebih rinci,” kata Sony.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso mengingatkan kondisi saat ini sedang darurat. ”Perlu langkah cepat menyerap anggaran ini. Tolong segera diajukan pengajuan lelang barang dan jasa. Batas akhir pendaftaran pelelangan ini sampai 16 Mei,” kata Andi Baso.

Sementara terkait anggaran yang kemungkinan tidak terserap, Andi meminta SKPD dan UKPD agar cepat melaporkannya ke Bappeda. Anggaran tersebut akan dialihkan ke program lain yang lebih membutuhkan dan memungkinkan.
Tidak santai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengingatkan agar semua SKPD dan UKPD tidak santai. Sebab, tahun ini jumlah anggaran yang harus diserap sangat besar, yakni Rp 72 triliun.

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat luas. ”Saya ingatkan agar jangan main-main dengan anggaran,” kata Jokowi.

Terkait minimnya serapan tersebut, Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyarankan Pemprov DKI mengoreksi kinerja tim anggaran di internal mereka. DPRD telah mengesahkan APBD DKI Jakarta tahun 2014 pada bulan Maret.

Menurut Triwisaksana, serapan anggaran rendah disebabkan kerja ULP yang belum optimal. ULP dibuat terburu-buru sehingga sampai saat ini sumber daya manusianya tidak memadai.

”Ada sekitar 50.000 unit anggaran dalam APBD. Hanya 20-30 persen di antaranya yang bisa diadakan lewat mekanisme e-catalog. Selebihnya harus dengan tender melalui ULP. Sementara di ULP hanya ada 120 personel. Tentu tidak memadai untuk mengurusi mata anggaran sebanyak itu,” ujar Triwisaksana. Dia khawatir, sisa lebih penggunaan anggaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu. (FRO/NDY/MDN)