APBD Perubahan DKI Meningkat Hingga Rp 905 Miliar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, saat ini pihaknya sedang membahas APBD-P itu bersama DPRD DKI.

"Total APBD-P yang diajukan sebesar Rp 72,905 triliun. Naiknya tidak terlalu banyak," kata Andi, kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Penambahan anggaran itu diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur. Mulai dari peningkatan jalan tergenang, jalan rusak, perbaikan jalur transjakarta, hingga revitalisasi pasar.

Di samping penambahan anggaran itu, ia menjelaskan banyak kegiatan yang tidak berjalan dan dialihkan untuk kegiatan lainnya. Contoh kegiatan yang dialihkan dalam APBD 2014 yakni pembelian bus transjakarta sebesar RP 3,2 triliun.

Anggaran itu akan dialihkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Transportasi Jakarta (Trasnjakarta) sebesar Rp 350 miliar.

DKI juga akan memberikan PMP kepada BUMD lainnya. Seperti PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp 95 miliar, Bank DKI sebesar Rp 1 triliun, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 640 miliar.

PMP untuk PT Jakpro itu akan dipergunakan untuk pembangunan mobile refueling unit (MRU) sebesar Rp 475 miliar dan pembelian lahan sebesar Rp 165 miliar. Selain itu, ada anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang dianggap ganda di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pembebasan lahan juga menjadi salah satu tak terserapnya anggaran dan akan dialihkan untuk legiatan lainnya. Kegiatan lain yang juga tidak bisa dilakukan tahun ini yakni pembelian lahan untuk Waduk Ciawi sebesar Rp 195 miliar.

Saat ini, pembelian lahan Waduk Ciawi, masih dalam tahap sosialisasi bersama warga. "Waduk Ciawi tidak bisa dilakukan, karena belum sosialisasi," kata Andi.

Pihaknya bersama DPRD DKI menargetkan pengesahan APBD-P pada 27 Juli 2014 atau sebelum hari raya Idul Fitri. Sehingga, pihaknya masih memiliki waktu sekitar 4,5 bulan untuk menyerap anggaran dan melaksanakan berbagai program unggulan yang telah terencana dalam APBD.