Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datang Setelah Pulang Kampung

Kompas.com - 31/07/2014, 03:00 WIB

”Dik, mas, mbak, jangan ke Jakarta, ya.”

KOMPAS.com - Itulah tweet yang dibuat politisi Budiman Sudjatmiko melalui akun @Budimandjatmiko pada Rabu (30/7). Ia menanggapi sebuah gambar kliping artikel harian Kompas mengenai imbauan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta warganya tidak tergoda mencari pekerjaan di Jakarta dan sekitarnya.

Dia beralasan, dana desa yang nilainya bisa mencapai Rp 1,4 miliar per desa seharusnya cukup untuk menggerakkan perekonomian desa dan menghalau warga desa untuk mencari nafkah di kota besar. Pemerintah tengah mempersiapkan 17 peraturan pelaksana untuk pengucuran dana desa meliputi pencairan dana, pendampingan masyarakat, kepala desa, termasuk transparansi penggunaan dana. Jika undang-undang tersebut diberlakukan, bakal ada 72.944 desa di Indonesia yang akan menikmati hasilnya.

Lontaran tersebut mewakili diskusi yang selalu mengemuka setelah Idul Fitri. Jutaan orang pulang ke kampung halaman setelah setahun lebih bekerja di kota untuk bersilaturahim dengan kerabat. Begitu kembali ke kota, umumnya mereka juga mengajak kerabat di desa untuk ikut mencari nafkah. Ini fenomena yang disebut dengan urbanisasi.

Akun @budagautama1 mengungkapkan bahwa penyebab utama urbanisasi adalah peredaran uang yang terkonsentrasi di Ibu Kota, mencapai 70 persen, sedangkan sisanya tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Begitu pula penerimaan pajak juga sebagian besar berasal dari Ibu Kota.

Cendekiawan Emil Salim beralasan bahwa daya gerak urbanisasi dari desa diakibatkan daya tarik kota yang lebih besar. Terdapat lapangan kerja yang melimpah di kota, begitu pula layanan pendidikan dan kesehatan.

”Apabila orang desa bisa cari nafkah di desa, anak desa bisa berlanjut sekolah, orangtua bisa dirawat sehat di desa, untuk apa perlu urbanisasi?” ujarnya melalui akun @emilsalim2010.

Senada dengan hal tersebut, akun @agusppatk juga berpendapat bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin agar tersedia lapangan pekerjaan di desa serta memastikan peredaran uang di sana. Misalnya, dengan penyediaan pasokan pupuk dan kebutuhan penunjang petani seperti diusulkan akun @allbecausehim.

Tentu saja harapan pun disematkan kepada Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, yang sebentar lagi dilantik menjadi presiden. Salah satunya diungkapkan akun @PratamaTirza yang mengharapkan keseimbangan antara kota dan desa bisa terjadi sehingga urbanisasi bisa ditekan secara signifikan. (Didit Putra Erlangga Rahardjo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com