Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Boleh Pilih, Aku Mau Wagub seperti Bu Yani

Kompas.com - 22/08/2014, 11:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini memiliki jagoan baru untuk menjadi pendampingnya memimpin ibu kota saat menjadi Gubernur DKI kelak.

Setelah menjagokan mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat dan mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH, kini Basuki memiliki jagoan dari kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau boleh pilih, gue pilih Bu Yani," kata pria yang akrab disapa Ahok, di Balaikota Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Pejabat yang dimaksud Ahok itu adalah Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani. Yani sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta.

Selama kurang lebih dua tahun memimpin ibu kota, Ahok mengapresiasi kinerja Yani. Sosok Yani, kata Basuki, adalah seorang pekerja keras, jujur, dan berdedikasi tinggi untuk negara.

"Bagus sekali lho bu Yani kerjanya. Kalau boleh pilih, gue akan pilih dia (Yani) jadi Wakil (Gubernur) gue," kata Ahok.

Kriteria ideal lainnya untuk menjadi Wagub DKI, menurut Ahok, adalah orang yang berani melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK. Kemudian berani melakukan pembuktian harta terbalik, serta memiliki rekam jejak baik.

Kendati demikian, ia tetap menyerahkan calon Wagub DKI kepada dua partai pengusung Jokowi-Ahok di Pilkada DKI, yakni PDI-P dan Partai Gerindra.

Kemudian, DPRD DKI akan memutuskan Wagub DKI melalui voting anggota DPRD. Calon Wagub DKI yang memiliki suara terbanyak, maka dialah yang berhak menjadi orang nomor dua di ibu kota tersebut.

Dua nama terkuat yang akan maju dalam bursa calon Wagub itu adalah Boy Sadikin dan Mohammad Sanusi. Boy merupakan Ketua DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta, sementara Sanusi merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Sekedar informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh pasangan Prabowo-Hatta, Kamis (21/8/2014) malam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, maka jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah. Maka, Basuki menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com