Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penawaran PT Adhi Karya cukup baik untuk membangun transportasi publik di Jakarta. Namun, pengajuan yang ditawarkan itu mengharuskan Pemprov DKI mengeluarkan biaya.
"Cuma yang ditawarkan (Adhi Karya) model 6 ruas tol. Kami harus keluar biaya. Saya bilang masalahnya, kami enggak mau join nih," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/9).
Ahok mengatakan, monorel yang ditawarkan di Jakarta banyak rate dan belum disetujui sehingga banyak rule yang bersinggungan. Untuk memudahkan koordinasi, ia menyarankan agar Adhi Karya duduk bareng dengan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Apabila BUMN dan BUMD ingin melakukan konsorsium membangun monorel, maka dibutuhkan surat keputusan presiden penunjukan penyelenggara pembangunan.
"Kami mau rampungkan. Mumpung Jokowi (Joko Widodo) di pusat. Tunggu saja. Makanya kami diskusi. Kami manduduk bareng lagi," kata Ahok.
Volume kendaraan
Sementara itu, M Aprindy, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, mengatakan, penawaran kerja sama ini cukup penting karena berdasarkan survei jalur monorel Adhi Karya, Cibubur-Cawang dan Bekasi-Cawang, dapat mengurangi volume kendaraan hingga 64 persen yang masuk ke Jakarta.
Adhi Karya memerlukan kerja sama dengan BUMD Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan hak pembangunan dari pemerintah.
"Kami berharap proposal ini bisa ditindaklanjuti. Kami enggak tahu keppres atau pergubnya seperti apa, sesuai otoritas. Tunggu pihak berwenang," katanya.
Aprindy mengatakan, untuk pembiayaan proyek itu sebanyok 30 persen dan konsorsium BUMN (Adhi Karya, INKA, Jasa Marga), dan 70 persen berasal dari pinjaman. (bin)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.