Bantuan Keuangan DKI ke Kota Mitra Rp 100 Miliar Dievaluasi

"Supaya angkanya (nilai bantuan keuangan) tidak serta-merta, (bantuan kota ini) Rp 20 juta, (bantuan keuangan kota lain) Rp 100 juta. Kalau bantuan (untuk) pemda lain, saya pikir ada positifnya kalau dirata-rata karena uangnya pasti bermanfaat (realisasi program) di daerah sana," kata Saefullah, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Karena pemberian uang itu berbentuk bantuan keuangan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimulai dari proposal awal pemerintah daerah tetangga ke Pemprov DKI. Nantinya akan ada Unit Pengelola Teknis Hibah yang akan menampung semua proposal hibah.

Di dalam UPT Hibah itu, akan ada tim penilai yang bertugas untuk mengkaji serta menilai apakah bantuan keuangan layak diberikan kepada masing-masing kota mitra.

"Ini kebijakan pimpinan, saya hanya administrator yang menyiapkan regulasi. Regulasinya, pemerintah kota mitra membuat proposal dahulu ke kami," kata Saefullah.

Rencananya, bantuan keuangan kepada delapan kabupaten/kota itu bakal diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengklaim bantuan keuangan tidak akan mengganggu RAPBD yang tengah disusun.

"Sistem e-budgeting akan membuat perencanaan lebih akurat dan efisiensi. Kalau perencanaan tepat, dapat dibuktikan di akhir tahun 2015 berupa nilai sisa lebih penggunaan anggaran yang tipis," ujar Saefullah.

Sekadar informasi, pertemuan antar-kepala daerah Jabotabek berlangsung di Wisma Nusantara, Rabu (17/9/2014) malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengundang para kepala daerah mitra (tetangga DKI) untuk makan malam bersama dan membicarakan berbagai permasalahan serta solusi antar-daerah.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati Pemprov DKI akan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar kepada masing-masing kota mitra. Bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur itu jumlahnya fantastis.

Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, kota mitra hanya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 2-5 miliar tiap tahunnya. Bantuan keuangan ini juga akan diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Meskipun pada pertemuan itu Wali Kota Depok Nur Mahmudi tidak hadir serta tidak mengirim perwakilan, DKI tetap akan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 100 miliar.