Ini Pejabat-pejabat DKI yang Kena "Semprot" Ahok

Berbagai kesalahan maupun program yang tidak bisa dikerjakan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diungkapkan oleh suami Veronica Tan itu, misalnya kepada Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit, yang menghadiri pengarahan tersebut.

"Pak Bukit, dari dua tahun yang lalu saya minta pengadaan yellow box untuk ditempatkan di perempatan di Jakarta. Sampai sekarang, program itu tidak terwujud. Bapak bisa kerjain (pengadaan yellow box) enggak? Kalau tidak, satu set (pegawai Dishub) saya stafkan," ancam Basuki, di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (31/12/2014).

Para pejabat eselon II dan III yang menghadiri pengarahan terlihat begitu serius mendengar pernyataan Basuki. Tak ada senyum mengembang dari para pejabat teras Jakarta tersebut.

Selain Dishub, Basuki juga "menyemprot" Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat. Menurut Basuki, Gamal tak mampu mengendalikan tindakan anak buahnya yang mengubah peruntukan di dalam rencana tata detail tata ruang wilayah (RDTR).

Ia pun mengancam Gamal untuk dijadikan staf. Setelah itu, ia juga mengancam Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso. [Baca: Tutup Tahun 2014, Ahok "Semprot" Pejabat DKI]

"Satpol PP bisa tegas enggak urus PKL atau warga di bangunan liar? Kalau enggak bisa, saya ganti tentara saja, masih banyak 400 kolonel yang menganggur dan non-job. Lebih galak dan lebih kencang kerjanya mereka daripada menganggur," kata Basuki lagi. Sementara itu, Kukuh dan Gamal hanya terlihat mengangguk-angguk.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Joko Kundaryo juga kena "semprot" Basuki. Bahkan, ia mengaku sempat ingin menjadikan Joko sebagai staf biasa non-eselon.

"Saya hampir copot Pak Joko karena enggak beres urus PKL, koordinasi dong Pak dengan lurah dan camat, data semua PKL-nya," kata Basuki lagi dengan suara meninggi.

Tangan Basuki kemudian menunjuk Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Catur Laswanto yang duduk di kursi barisan depan.

"Pak Catur juga hampir saya stafkan. BUMD DKI jangan sampai tidak profesional, tidak ada titip-menitip partai politik atau dari pihak mana pun. Kalau BUMD enggak kasih untung, lebih baik langsung ganti direksi," ucap dia.