Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembayaran Gaji PNS Telat, Ahok Duga Ada Pembangkangan

Kompas.com - 07/01/2015, 15:06 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menengarai keterlambatan pembayaran gaji pegawai karena adanya pembangkangan di internal Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, ada oknum yang sengaja membuat pembayaran gaji terlambat pasca pelantikan massal ribuan PNS DKI.

"Bagi saya, saya jadi suuzan (berburuk sangka). Suuzannya begini, 'ini akibatnya gara-gara lo (Basuki) ubah gue, coba lo enggak stafin gue kan enggak begini kejadiannya', ya sudahlah," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (7/1/2015). [Baca: DKI Janji Gaji Pegawai Cair Esok Hari]

Menurut Basuki, kejadian ini sama persis dengan saat ia mengimbau Dinas Kebersihan untuk mendata jumlah pekerja harian lepas (PHL) pembersih sampah saringan sungai. Saat itu, Basuki menginstruksikan Unu Nurdin (mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakrta) untuk mendata ribuan nama PHL tiap wilayah lengkap dengan nomor telepon beserta dibuatkan rekening bank.

Namun, hingga empat bulan, tugas dari Basuki itu tak kunjung diselesaikan Unu. Kemudian, Basuki mengatakan, apabila Dinas Kebersihan tidak dapat melengkapi data PHL, maka mereka tidak bisa menerima gaji.

"Kejadian kan, akhirnya enggak digaji dan PHL-PHL itu ngomong sama wartawan kalau 2-3 bulan mereka yang bekerja di saringan air enggak digaji. Padahal tugas mereka penting," kata Basuki.

Lebih lanjut, saat itu, bentuk pembangkangan Dinas Kebersihan akibat tidak mendapat gaji adalah seluruh sungai seperti tempat sampah dengan kasur dan sofa yang mengapung di sungai.

Kejadian itu dilihat langsung oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI. "Sekarang kamu ke Pintu Air Manggarai, ada sampah enggak? Kalau dulu di sana, kasur bukan cuma ngapung, tetapi sungai jadi bak sampah. Sekarang sungai utama sudah enggak kayak bak sampah," kata Basuki.

Tak hanya Dinas Kebersihan, hal serupa juga terjadi pada PHL Dinas Pekerjaan Umum. Padahal, lanjut dia, pembayaran gaji PHL serta pegawai bisa menggunakan anggaran mendahului.

Adapun pengeluaran daerah yang diperbolehkan untuk digunakan sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, wakil gubernur, kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam. "Nanti lihat saja pas kan semuanya pada bilang 'ini gaji telat gara-gara Ahok'," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Megapolitan
Cekoki Remaja dengan Narkoba hingga Tewas, Pelaku: Saya Tidak Tahu Korban Masih Dibawah Umur

Cekoki Remaja dengan Narkoba hingga Tewas, Pelaku: Saya Tidak Tahu Korban Masih Dibawah Umur

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Begal Mobil di Tajur Bogor

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Begal Mobil di Tajur Bogor

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Megapolitan
Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Megapolitan
Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com