Keamanan Jakarta, Hasil Survei Jadi Masukan

”Paling tidak, secara aturan, infrastruktur menjadi tanggung jawab Pemprov. Kita melihat kenyataan jalan rusak, apalagi di musim hujan,” ujarnya.

Sutanto mengatakan, sejumlah kebijakan perbaikan infrastruktur terkendala sistem anggaran. Namun, dia paham bahwa survei dan masyarakat hanya melihat secara fisik dan tanpa melihat persoalan sistem.

Sebagai langkah perbaikan, lanjut Sutanto, sistem pemeliharaan infrastruktur harus lebih komprehensif. ”Kadang-kadang kita tak terlalu memperhatikan bahwa jalan bukan semata aspal, melainkan juga trotoar dan drainase sebagai bangunan pelengkap jalan. Ke depan, kami upayakan untuk memperhatikan semua kelengkapan itu,” ujarnya.

Dalam survei itu, Jakarta menempati peringkat terakhir di antara 50 kota besar di dunia. Riset itu didasarkan pada 40 indikator, yang dibagi dalam empat kategori besar: keamanan infrastruktur, keamanan kesehatan, keamanan personal, dan keamanan digital.

Indikator keamanan infrastruktur meliputi kualitas jalan, listrik, keramahan jalan raya, dan manajemen kebencanaan. Adapun kategori keamanan kesehatan antara lain akses pada pelayanan kesehatan, rasio dokter dengan jumlah penduduk, dan kualitas layanan kesehatan.

Kategori keamanan personal di antaranya mempertimbangkan ancaman kriminalitas, kekerasan, aturan kepemilikan senjata, dan stabilitas politik. Indikator keamanan digital antara lain kebijakan privasi, kesadaran warga akan ancaman digital, level teknologi, dan ahli keamanan dunia maya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, sah-sah saja sebuah lembaga mengadakan survei selama dilakukan secara ilmiah.

”Kami sendiri belum mendapat data lengkap mengenai survei tersebut. Belum jelas benar tolok ukur yang dipakai untuk survei. Informasi awal yang kami dapat, indikatornya bukan hanya masalah kriminalitas yang terjadi di Jakarta,” tuturnya.

Menurut Sitompul, keamanan dan ketertiban Jakarta dan sekitarnya masih sangat kondusif. Terbukti bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, pusat perekonomian masih ramai, serta lalu lintas orang dan barang berjalan sebagaimana biasanya.

Data dari Polda pun menunjukkan kecenderungan penurunan angka kriminalitas. Tahun 2013, total kriminalitas mencapai 51.444 kasus. Tahun 2014, angka ini menjadi 48.503 kasus atau turun 5,7 persen.

”Persentase penurunan itu mungkin belum signifikan. Namun, dari tahun ke tahun, Polda berhasil menurunkannya. Ini akan terus kami upayakan walaupun pertumbuhan jumlah anggota dan prasarana kepolisian belum seimbang dengan pertumbuhan dinamika masyarakat dan Jakarta,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam pengelolaan keamanan. Penguatan kerja sama antara lain dengan memasang 2.500 kamera pemantau (CCTV) yang terintegrasi dalam portal Jakarta Smartcity. Selain memantau situasi jalan dan manajemen lalu lintas, keberadaan kamera juga untuk memantau keamanan. Tahap awal, sekitar 500 CCTV akan dipasang pada Januari-Februari 2015. (RTS/FRO/RAY/MKN)