Mantan Kasudin Jakpus Mengaku Sudah Berkoordinasi untuk Pengadaan UPS

Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.

Sebelumnya, Lasro Marbun mengakui kecolongan dalam pengadaan UPS. Namun, ia menolak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Sebab, kata Lasro, pejabat yang dianggap sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA) adalah kepala suku dinas di wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini kepala suku dinas di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. [Baca: Para Pejabat DKI yang Terlibat Pengadaan UPS Miliaran Rupiah]

"Mungkin Pak Lasro sedang kesal jadi berbicara seperti itu. Kalau koordinasi, tentu saja kita kan selalu mengadakan rapat rutin dan UPS ini masuk ke dalam sarana prasarana. Waktu itu untuk proses lelang memang diserahkan ke masing-masing SKPD," katanya, Selasa (3/3/2015).

Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini mengatakan, saat itu sudah masuk ke dalam ambang batas penyerapan anggaran DKI sehingga Lasro menyarankan agar penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal. [Baca: Alasan Lasro Marbun soal Kecolongan Pengadaan UPS Miliaran Rupiah]

"Kita bekerja sesuai dengan tahapan prosedural. Saat itu memang sudah berada di ambang batas, jadi disarankan untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal," ujarnya.

Zainal juga mengaku sudah dipanggil oleh Inspektorat DKI Jakarta perihal pengadaan UPS tersebut. [Baca: Lasro Tertampar, Selamatkan Rp 3,4 Triliun, Terjebak UPS Rp 330 Miliar]

"Kalau bertanggung jawab bukan siap lagi, saya kan kemarin sudah dipanggil sama Inspektorat untuk dimintai keterangan mengenai UPS tersebut. Saat ini sedang dilakukan audit oleh BPK, kita lihat saja hasilnya nanti," kata dia. [Baca: Terlibat Pembelian UPS, Pejabat di Dinas Pendidikan Diperiksa BPKP]