Ahok Jelaskan Bagaimana Cara DPRD "Memainkan" Anggaran

Menurut Basuki, salah satu cara yang paling sering digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan mengancam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tidak membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Dia selalu mengancam kita, kamu masukin punya saya. Kalau tidak, tidak dibahas APBD-nya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu dalam video yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI, Senin (2/3/2015).

Basuki menuturkan, bukanlah suatu hal yang sulit untuk membahas APBD. Sebab, APBD sudah cukup jelas. Kejelasan APBD itu menurut Basuki salah satunya adalah dari penerapan visi misi kepala daerah.

Namun, kata dia, dalam pembahasan APBD, DPRD kerap kali melakukan permainan. Permainan yang dimaksud Basuki adalah ancaman terhadap SKPD.

"Logikanya, APBD itu langsung disahkan kalau tidak ada permainan," ucap Basuki yang sudah pernah menjadi anggota DPRD dan DPR.

Basuki mencontohkan pemaksaan dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Menurut dia, sekolah "terpaksa" menerima UPS karena barangnya sudah dikirim dahulu.

Kasus lainnya menimpa salah satu pegawai SKPD di Dinas Pendidikan DKI. Salah satu pegawai dinas DKI dipaksa untuk memasukkan anggaran Rp 8,8 triliun. Pegawai DKI itu ketakutan.

Basuki lalu meminta untuk tidak memasukkan anggaran tersebut kalau tidak termasuk dalam bahasan SKPD.

"Itu dia suruh kita mengisi Rp 8,8 triliun. Nih Bu Tuti masih hidup, ada saksi hidup. Bu Tuti ketakutan mau diisi atau enggak. Saya bilang, ini dibahas gak oleh SKPD? Bu Tuti bilang, tidak dibahas. Kalau tidak dibahas, jangan dititip dong. Ini namanya siluman," ucap Ahok.