Ahok Jelaskan soal Konsultan "E-budgeting" yang Dipertanyakan DPRD

Kompas.com - 12/03/2015, 11:42 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Suasana rapat hak angket, di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/3/2015), setelah diusirnya Kepala BPKD Heru Budi Hartono dari ruang rapat. Tampak konsultan e-budgeting, Gagat, seorang diri duduk di sisi kiri. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota DPRD yang duduk di sisi kanan.(Alsadad Rudi)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa konsultan sistem e-budgeting, Gagat Wahono, bukan dikontrak oleh Pemprov DKI. Keberadaan Gagat sempat dipermasalahkan oleh panitia angket DPRD DKI perihal perannya dalam membangun sistem e-budgeting APBD DKI 2015.

"Jadi Pak Gagat itu bukan kontrak. Kami begitu tahu ada sistem e-budgeting, saya tanya siapa yang membuat sistem ini, ternyata Pemkot Surabaya, tetapi lebih lengkap versi DKI," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (12/3/2015).

Basuki memilih tidak melakukan lelang tender untuk memilih lembaga yang membangun sistem e-budgeting. Oleh karena itu, ia mengundang tenaga ahli yang pernah mengurus sistem e-budgeting di Pemkot Surabaya dan memutuskan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI untuk menjalankan sistem ini. Tenaga ahli dari Surabaya ini berjumlah empat orang, salah satunya adalah Gagat.

"Ya sudah, kami bayar biaya transportasi mereka dari Surabaya ke Jakarta, dan kami bayar dengan sistem honor tiap harinya. Mereka kasih tahu kami bagaimana sistem e-budgeting ini, tetapi yang memegang semua sistemnya ya BPKAD, jadi kasarnya sistem e-budgeting yang bikin itu BPKAD," kata Basuki.

Basuki mengibaratkan penggunaan tenaga ahli pembangunan sistem e-budgeting ini dengan sistem rujukan kesehatan. Pihak rumah sakit mengundang serta membayar tenaga ahli secara harian untuk membangun sistem rujukan dari puskesmas, RSUD, hingga rumah sakit.

Tenaga ahli hanya berperan untuk memberi masukan serta membangun sistem. Gagat bersama tiga orang temannya di tim konsultan e-budgeting dibayar menggunakan APBD dalam pos anggaran tenaga ahli di BPKAD. Mereka diberi honor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bappenas.

"Makanya saya berterima kasih sama Pak Gagat sudah mau menolong kami membangun sistem (e-budgeting) ini di Jakarta karena beliau punya semangat untuk membangun e-budgeting di (lingkup) nasional," kata Basuki.

"Saya bikin e-budgeting biar semua orang tahu sampai harga satuan ketiganya. Semua orang Indonesia bisa masuk dan tahu kami beli gula pasir, sewa mobil, UPS, habis berapa? Dengan e-budgeting, silakan manipulasi (anggaran), tetapi kami tahu, jam berapa, detik berapa kamu mengubah anggaran. E-budgeting ini kami rancang untuk membuka semua anggaran," pungkas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.