Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Anggap Pabrik Beton Milik JK Rusak Jalan, Walikota Makassar Janji Perbaiki

Kompas.com - 14/03/2015, 04:35 WIB
Kontributor Makassar, Hendra Cipto

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com - Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berjanji akan memperbaiki Jalan Manunggal 22, yang melintas di depan perusahan PT Bumi Sarana Beton milik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut Walikota Makassar yang akrab disapa Danny ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah melakukan penimbunan dan pengerasan jalan Manunggal 22 dengan menggunakan pasir dan batu.

Rencananya, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah menganggarkan perbaikan jalan tersebut.

"Dulu pemkot sudah kasih rata jalanan itu dengan sirtu (pasir dan batu). Tahun ini, Pemprov akan memperbaiki jalan itu. Jalan itu harus diperbaiki karena menjadi jalan pintas atau jalan alternatif dari Jalan Nuri ke Jalan Metro Tanjung Bunga. Harusnya sih, pabrik beton yang berada di lokasi itu yang memperbaiki," katanya kepada KOMPAS.com, Jumat (13/3/2015) malam.

Dalam waktu dekat Danny akan memanggil pengelola pabrik beton milik JK untuk membahas semua permasalahan yang ada di daerah itu. Selain itu, Danny akan meminta dana CSR untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum di daerah tersebut.

"Saya akan panggil pengelola pabrik beton itu, apalagi yang terbilang baik dan bisa diajak komunikasi. Nanti saya tanyakan dan minta dana CSR untuk perbaikan fasilitas umum di situ termasuk penerangan jalan dan lainnya," ucap Danny.

Terkait dengan permintaan warga mengenai pemindahan pabrik beton itu, Danny mengaku tidak bisa dilakukan kecuali pemilik perusahaan yang menginginkannya. Alasannya, pabrik itu sudah ada sejak dulu, sebelum Tanjung Bunga menjadi kota baru.

"Tidak bisa dipindah, karena sudah belasan tahun berdiri pabrik beton itu. Belum jadi Tanjung Bunga, perusahaan milik pak JK sudah ada. Ya sisa mau diperbaiki komunikasinya saja dengan warga agar semua berjalan dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya telah diberitakan, kendaraan PT Bumi Sarana Beton milik Wapres JK dituding merusak jalan Manunggal 22. Kerusakan jalan depan pabrik itu sudah 18 tahun. Selain itu, warga Kelurahan Maccini Sombala mengeluhkan debu yang bersumber dari pabrik beton tersebut. (Baca: Pabrik Beton Milik Jusuf Kalla Dituding Rusak Jalan, Penamaan Jalan Jokowi Batal)

Selama 18 tahun pabrik itu berdiri, perusahaan milik JK dianggap tidak pernah menyalurkan dana CSR untuk perbaikan fasilitas umum maupun untuk kesejahtraan masyarakat sekitat pabrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rombongan Tiga Mobil Sempat Tak Bayar Makan di Resto Depok, Ini Alasannya

Rombongan Tiga Mobil Sempat Tak Bayar Makan di Resto Depok, Ini Alasannya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Megapolitan
Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Megapolitan
Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Megapolitan
Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Megapolitan
Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com