Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Perda APBD, DPRD Dianggap Ahok Tak Hargai Wapres

Kompas.com - 23/03/2015, 19:59 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat membujuk pimpinan DPRD untuk dapat menerbitkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perda APBD) 2015. 

"Kami berharap Pak Wapres bisa berhasil membujuk teman-teman DPRD. Saya sangat konsisten dengan perda (APBD 2015). Jadi, kalau ada yang mengatakan saya pengen pergub (APBD-P 2014), itu kurang ajar lho. Tetapi, kalau pakai pergub, saya juga oke," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/3/2015). 

Namun, ternyata, DPRD DKI telah mengirim surat penolakan penerbitan perda APBD 2015 kepadanya. Basuki mengungkapkan kekesalannya sambil menunjukkan surat yang diterimanya dari DPRD DKI Jakarta.

Surat tersebut bernomor 207/-071.762 perihal tidak menyetujui terhadap hasil evaluasi RAPBD tahun anggaran 2015.

Di dalam surat itu, juga dilampirkan keputusan pimpinan DPRD DKI Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pimpinan gabungan DPRD DKI dalam rangka koordinasi persetujuan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada 23 Maret 2015.

Keputusannya ialah tidak menyetujui Raperda APBD 2015 yang disampaikan Gubernur dan dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan pergub dalam menyusun APBD tahun 2015.

"Ternyata, DPRD tidak menunggu Wapres lagi. Padahal, kan mereka tahu ada undangan pukul 16.30 dari Wapres untuk bicarakan (perda APBD). (Ketua DPRD) ini langsung tanda tangan saja kirim ke kami setelah saya pulang dari Wapres bahwa ditetapkan dengan peraturan gubernur," kata Basuki sambil menunjukkan surat yang dikirim DPRD tersebut. 

Menurut dia, sikap DPRD ini tidak menghargai upaya JK untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dia mengatakan, JK juga menginginkan penerbitan perda APBD 2015.

Sebab, sepanjang sejarah, belum pernah terjadi penggunaan pagu anggaran tahun sebelumnya atau penggunaan pergub APBD di provinsi mana pun.

"Jadi, ini DPRD ini tidak menghargai Wapres dong, bicara supaya bisa jadi perda. Apa yang dapat dilakukan oleh Wapres lagi kalau kayak begitu, kami saja sengaja menunggu (DPRD terbitkan perda dan pertemuan DPRD dengan JK). Saya saja tadinya mau kirimkan (Rapergub APBD) pukul 8.00 pagi tadinya, tetapi karena dapat telepon Wapres bilang mau panggil saya untuk mediasi, makanya kami tahan tidak kami lakukan. Tetapi, kalau sudah kayak begini, gimana coba," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com