Proyeksi pendapatan dari pajak hiburan tersebut dipandang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah tempat hiburan di Ibu Kota.
"Tolong dicermati betul apakah benar (target pendapatan) pajak hiburan cuma Rp 1 triliun? Pak Dewan, tolonglah Pak ini fungsi Anda untuk mengawasi. Kita akan bongkar lagi secara statistik nih nanti," ujar pria yang biasa disapa Donny itu di Gedung F Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015).
Ia mempertanyakan kinerja DPRD DKI dalam mengawasi proyeksi pendapatan pajak yang diterima Pemprov DKI tersebut.
Seharusnya, DPRD memiliki peran mengawasi pembelanjaan dan pendapat yang diterima Pemprov dalam Rapergub.
Hingga pukul 13.00, belum ada kesempatan yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terkait rapergub yang telah diserahkan sejak 23 Maret 2015 lalu.
Gubernur Basuki dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun terlihat seksama memperhatikan penjelasan dari Donny yang dipaparkan dan diperlihatkan melalui layar besar di ruang pertemuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.