Ahok: Mereka Tak Mau Pakai "E-budgeting", Masih Mau Main

"Saya akan copot nanti (pejabat SKPD dan UKPD yang tidak serahkan DPA). Akan tetapi, sekarang sudah bagus kok. Terakhir, saya terima laporan tinggal 100-an SKPD yang belum serahkan DPA," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (6/5/2015). 

Sebenarnya, lanjut Basuki, keterlambatan penyerahan DPA ini tidak terjadi. Sebab, seluruh rencana program kegiatan telah disusun ke dalam sistem e-budgeting. Dengan demikian, SKPD dan UKPD tinggal mencetak program-program yang telah tersusun itu, dan memberikannya kepada BPKAD.

Mengenai keterlambatan ini, Basuki khawatir bahwa pelaksanaan kegiatan program kerja juga akan semakin molor.

"Kalau sistemnya sudah e-budgeting, logika itu (keterlambatan penyerahan DPA) enggak masuk akal. Tinggal print saja, langsung keluar," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

"Jadi, ini betul-betul apa yah, bukannya mereka enggak mengerti, melainkan memang ada keinginan dari mereka untuk enggak mau (pakai sistem) e-budgeting. Mereka masih mau main. Enggak apa-apa, saya sudah siap kok dengan semua ini. Saya yakin, pasti akan terjadi gesekan," kata Basuki.

Sementara itu, Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono memperpanjang jadwal penyerahan DPA menjadi hari Jumat (8/5/2015) dari jadwal awal pada Selasa (5/5/2015). Butuh waktu sekitar satu pekan dari tanggal 5 Mei agar surat pencairan dana bisa digunakan.

Adapun beberapa SKPD dan UKPD yang telah menyerahkan DPA antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP); serta Satpol PP.

SKPD dan UKPD lainnya adalah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu, BPAD, Biro KDH KLN, Biro Adm Keuangan dan Aset, Biro Dikmental, Kantor Perencanaan dan Pembangunan Jakarta Barat, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kepulauan Seribu, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Jakarta Pusat, serta Kantor Pengelola Monas.