Anggaran UPS Tak Wajar, Harusnya Kemendagri Batalkan

Prabowo menilai kalau ada yang tidak beres dalam usulan pengadaan UPS, harusnya Kemendagri dapat membatalkannya. Namun, yang terjadi, kata dia, Kemendagri justru menyetujui pengadaan 49 unit alat yang diduga dibeli dengan harga tidak wajar.

"Kalau kita bicara siapa yang salah ya semuanya salah. Sampai Kemendagri juga salah. Bayangkan Kemendagri menyetujui anggaran yang katanya bermasalah hingga akhirnya dieksekusi," ujar Prabowo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/5/2015).

Oleh karena itu, Prabowo setuju dengan pendapat Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi yang menilai pihak yang harus mengoreksi diri dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi UPS adalah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beserta jajarannya. Sebab, kata dia, DPRD tidak memiliki peran yang vital dalam eksekusi program dan penggunaan anggaran.

"Kalau di DPRD cuma oknum saja. Kita tidak bisa berbicara DPRD-nya. Mungkin ada di kita satu dua orang yang terlibat, bisa saja. Tetapi tidak semua anggota dewan, karena tidak semua anggota dewan terlibat. Dewan itu cuma menyetujui anggaran saja, hanya menyetujui. Dewan kan bukan eksekutor, enggak punya dana untuk melakukannya. Adanya di mereka semua," kata Prabowo.