Biaya Pembangunan MRT Jakarta Membengkak Rp 1,3 Triliun

Hal itu menyusul tak kunjung tuntasnya pembebasan lahan di sejumlah tempat, perubahan terhadap standar penggunaan besi baja, dan perubahan rancangan. Besaran tersebut didapat dari hasil penghitungan konsultan Jepang yang membawahkan proyek pembangunan MRT tahap satu.

Hal itu disampaikan Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pembangunan Mara Oloan Siregar seusai mengadakan rapat dengan direksi PT MRT Jakarta. "Ada penambahan biaya Rp 1,3 triliun. Itu perkiraan sementara," ujar Oloan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Khusus untuk masalah pembebasan lahan, Oloan membenarkan hal itu terkait dengan permintaan warga di Cipete dan Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, yang meminta harga pembebasan lahan jauh di atas nilai jual obyek pajak (NJOP).

Tak kunjung tuntasnya pembebasan lahan di kedua lokasi itu menyebabkan kontraktor proyek harus mengalami kerugian karena tidak bisa mengakses lokasi pekerjaannya. Dengan demikian, mau tidak mau harus dilakukan perpanjangan kontrak.

"Kendala di seluruh Indonesia terkait pembebasan lahan memang gitu. Selalu masalah permintaan lebih mahal dari NJOP. Mudah-mudahan cepat selesai," kata Oloan.

Sementara khusus untuk masalah yang terkait dengan perubahan terhadap standar penggunaan besi baja dan perubahan rancangan, Oloan mengaku kurang memahami persoalannya secara teknis.

Namun, ia menyebut keduanya berhubungan dengan konstruksi antigempa. "Perubahannya terkait dengan standar yang berhubungan dengan gempa," ujar dia.

Oloan mengatakan, nantinya Pemprov DKI dan pemerintah pusat akan mendiskusikan perihal pihak yang akan menanggung biaya tambahan itu. "Nanti ada tim yang akan menentukan. Koordinasi antara Pemprov, Kemenhub, BPKP bahas juga dari mana sumbernya," jelas dia.

Biaya pembangunan MRT tahap pertama dikucurkan dalam dua tahap oleh Pemerintah Jepang. Kucuran pertama sebesar 50 miliar yen dan kucuran yang kedua sebesar 75 miliar yen. Rute MRT tahap satu akan menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI. Rute yang membentang sepanjang 9,8 kilometer ini direncanakan akan beroperasi paling lambat pada tahun 2018.