Pekerja Berpenghasilan Rp 5 Juta Tak Mau Naik Transportasi Umum

Hal itu diperoleh berdasarkan survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Universitas Paramadina terhadap para pekerja yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 juta. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia kerja yang berhubungan dengan bidang perbankan ataupun jasa keuangan, jabatan minimal asisten manajer atau sederajat.

"Hasil survei terhadap pekerja di kawasan bisnis Jakarta memperlihatkan 80,4 persen responden menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum 13,6 persen, sedangkan 6 persen tidak menjawab," kata pollster Kedai Kopi, Hendri Satrio, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).

Hendri menjelaskan, survei Kedai Kopi dilakukan terhadap 250 responden yang merupakan pekerja kantoran yang tempat kerjanya berlokasi di kawasan segi tiga emas, meliputi Jalan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said.

Ia mengatakan, sekitar 37,2 persen responden mengatakan, jarak tempuh menuju kantor dari tempat tinggalnya adalah 30-60 menit. Ada juga yang menyatakan 60-90 menit, yang jumlahnya sekitar 34,8 persen responden.

Adapun 12,8 persen responden lainnya mengatakan, jarak tempuh menuju kantor dari tempat tinggalnya adalah di atas 90 menit; 10 persen responden mengatakan kurang dari 30 menit; dan sisanya, 5,2 persen, tidak menjawab.

Selain enggan menggunakan transportasi umum secara rutin, lanjut Hendri, para responden juga tidak mau menggunakan transportasi umum reguler dalam situasi yang membuat mereka tidak bisa menggunakan mobil pribadinya.

Sebab, kata Hendri, 56,4 responden lebih memprioritaskan penggunaan taksi; 14 persen untuk transjakarta; 13,6 persen untuk kereta rel listrik; 6 persen untuk bus kota; 4,8 persen untuk ojek; 0,8 persen untuk bajaj; 0,8 persen untuk sepeda; dan 3,6 persen memilih tidak menjawab.

"Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal, seperti transjakarta atau bus kota," ujar dia.

Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT Ke-488 DKI Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 26 Mei–3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.