Pemprov DKI Masih Berupaya Sempurnakan KJP agar Tak Ada Penyelewengan

Pemerintah Provinsi DKI pun masih berupaya agar penggunaan KJP tidak lagi diselewengkan oleh pemiliknya. Salah satu caranya adalah pembatasan penarikan KJP menjadi Rp 50.000 saja dalam satu minggu. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI juga sedang berupaya agar nantinya KJP tidak dapat ditarik sepeser pun.

Ahok menginginkan pemegang KJP hanya bisa melakukan debit. Akan tetapi, dia pun masih bingung dengan hal itu. Sebab, masih ada celah yang bisa dilakukan pemegang KJP untuk bisa tarik tunai ketika melakukan debit.

"Kalau dia buka debit, itu otomatis bisa tarik cash. Jadi sistem bank kita enggak bisa atur, kalau dia udah buka, ya buka semua. Makanya, kita mau bikin enggak bisa tarik cash, tapi kan debit sama aja bisa tarik tunai," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, dia sudah meminta tolong direksi bank agar bisa membuat sistem KJP sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi DKI. Jika belum bisa, dengan terpaksa transaksi dengan kartu KJP hanya bisa dilakukan di tempat yang memiliki electronic data capture (EDC) Bank DKI terlebih dahulu.