Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepekan Masa Kampanye Pilkada, Sudah Ada Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Airin

Kompas.com - 03/09/2015, 14:23 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com — Divisi Pengawasan dan Humas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan Muhamad Acep mengaku telah mengumpulkan dua laporan dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan calon wali kota nomor urut tiga, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Pihak yang melapor adalah Forum Pemuda Peduli Pilkada Bersih dan Satgas Lawan Politik Uang (Sapu) Tangerang Selatan.

"Sudah ada dua laporan. Laporan Forum Pemuda itu nanti malam mau kita rapatkan. Kalau dari Sapu laporannya baru kami terima hari ini. Akan kami tindak lanjuti dalam waktu tiga hari. Kami kaji dulu," kata Acep di kantornya, Kamis (3/9/2015).

Forum Pemuda Peduli Pilkada Bersih melaporkan pasangan Airin-Benyamin yang diduga berkampanye dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada perhelatan Wali Kota Cup di Puspitek, Sabtu (29/8/2015).

Sementara itu, Sapu Tangerang Selatan melaporkan dugaan permainan money politic atau politik uang dan pelanggaran aturan kampanye selama beberapa acara-acara besar yang didatangi Airin sejak Sabtu hingga Senin (31/8/2015). (Baca: Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Airin, Panwaslu Sebut Masih Minim Bukti)

Menurut Koordinator Sapu Tangerang Selatan Beno Novit Neang, meski tidak mendapati bukti ucapan secara verbal tentang penyampaian visi-misi dan ajakan memilih dari Airin, sejak masa kampanye ditetapkan, Kamis (27/8/2015), Airin dan Benyamin sering berkeliling ke acara yang turut mengundang massa cukup besar.

Hal itu yang dipermasalahkan oleh Sapu Tangerang Selatan. Terlebih lagi, dalam aturan KPU yang baru, calon kepala daerah petahana harus mengajukan cuti sebelum kampanye. (Baca: Diduga Kampanye Saat Acara Pemerintahan, Airin Dilaporkan ke Panwaslu)

"Sementara yang dilakukan, dia datang dengan jabatannya sebagai Wali Kota ke acara yang besar dan melibatkan masyarakat yang banyak. Itu kan sudah kegiatan kampanye. Kalau belum cuti untuk kampanye, sebagai kepala daerah, seharusnya menjalankan tugas kedinasan saja. Bukan safari atau keliling ke kampung-kampung. Itu sudah kampanye," tutur Beno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com