Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Usulkan Lulusan IPDN Juga Harus Ikut Tes Masuk CPNS

Kompas.com - 14/09/2015, 21:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga diberlakukan kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Basuki mengaku saran itu juga diungkapkannya dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan, di Balai Kota, Senin (14/9/2015). 

"Saya tawarkan begini IPDN seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), lulus masih bertanding dengan yang lain. Kalau di luar Jakarta bisa saja lulusan IPDN otomatis langsung jadi PNS, tetapi kalau daerah yang sudah banyak universitasnya seperti DKI, ya lulusan IPDN pun harus ikut tes masuk (seleksi CPNS)," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah jabatan ditentukan bukan dari karier kepamongan. (Baca: Ahok Keberatan Struktur Birokrasi DKI Diisi Semuanya oleh Alumni IPDN)

Melainkan dari seleksi terbuka dengan kombinasi tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT), makalah, dan wawancara psikologi.

Sehingga ia mengaku senang dengan adanya pertemuan itu. Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memikirkan nasib IPDN ke depannya.

"Satu tahun itu lulus 1.500 orang dari IPDN di seluruh Indonesia dan yang masuk ke (Pemprov) DKI cuma 10 atau 11 orang, berarti enggak ada artinya dibanding 1.000 CPNS yang kami terima. Tetapi kalau ada moratorium, baru masalah berarti lima tahun berturut-turut isinya IPDN. Nanti setiap berapa tahun pejabat teras isinya cuma lulusan IPDN dan inilah yang menurut saya tidak fair, tidak adil," kata Basuki. 

Menanggapi hal itu, Djohermansyah meengungkapkan moratorium penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sehingga ia meminta Basuki untuk mengusulkan perihal moratorium tersebut kepada Jokowi. Kata, Djohermansyah, jangan sampai hal yang diusulkan adalah pembubaran IPDN. (Baca: Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima)

"Kalau UNPAD (Universitas Padjajaran) dibubarkan, apa Anda mau? Hanya gara-gara prestasi Anda tidak bagus, kan tidak terima Anda. Demikian juga kalau ada oknum pegawai alumni IPDN yang tidak bagus, apa berarti yang dibubarkan sekolahnya? Jadi kalau usulan tanpa angin atau hujan (pemikiran panjang), tentu kawan-kawan minta penjelasan dan sudah clear, tidak ada pembubaran IPDN," kata Djohermansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com