Penyerapan Anggaran Jakarta Terendah di Indonesia, Ini Tindakan DPRD DKI

"Ini lagi dibahas soal penyerapan rendah. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik. Dari Dewan juga langsung bertindak ini kita akan rapat," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (5/10/2015).

Sebelum diwawancarai, Prasetio memang baru saja melakukan rapat tertutup bersama tiga wakil DPRD, Mohamad Taufik, Abraham Lunggana, dan Triwisaksana.

Selain itu, ada pula Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi. Setelah pertemuan tertutup itu, Prasetio melakukan rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI. 

Akan tetapi, Prasetio mengatakan semua rapat tersebut tidak hanya membahas penyerapan anggaran saja. Dia mengatakan banyak hal yang harus dikoreksi bersama. (Baca: Penyerapan APBD DKI Rendah, Taufik Sebut Ahok Gagal)

Meski tidak khusus membicarakan penyerapan, Prasetio menegaskan semua tema rapat mereka bertujuan untuk peningkatan penyerapan anggaran DKI.

"Mau koreksi dulu apa permintaan eksekutif kepada DPRD yang akan disahkan nanti. Berapa sih anggaran APBD yang layak? Agar disesuaikan dalam APBD 2016 nanti supaya bisa terserap baik," ujar Prasetio.

Sebelumnya, memasuki akhir tahun 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat.

Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tak menunjukkan perbaikan. Salah satunya adalah DKI Jakarta yang tak lepas dari posisi buncit sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini.

Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).

Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.