"Untungnya, beberapa kali DPRD mengundang Kemendagri untuk konsultasi soal pembahasan ini. Alhamdulillah sejauh ini Kemendagri masih menilai pembahasan KUA-PPAS 2016 masih on the track," ujar Sani ketika dihubungi, Senin (12/10/2015).
Sani mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2016 memang berbeda dengan sebelumnya. Sebab, Kemendagri telah mengeluarkan format KUA-PPAS yang baru. Dalam format baru tersebut, setiap anggaran memang sudah harus langsung terperinci. Hal itulah yang membuat proses pembahasan menjadi ketat dan memakan waktu lama.
Mengenai nilai anggaran yang diturunkan, kata Sani, hal itu bertujuan agar Pemerintah Provinsi DKI mampu mencapai targetnya. Selama ini, pendapatan daerah yang ditargetkan begitu tinggi dan tidak pernah bisa dicapai oleh Pemprov DKI. Padahal, berdasarkan pendapatan itu, belanja daerah dilakukan.
Jika target pendapatan tidak terpenuhi, otomatis Pemprov DKI tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan semua programnya. Akhirnya, penyerapan tidak maksimal.
Sani mengatakan, ketatnya proses pembahasan serta turunnya nilai anggaran sama sekali tidak bertujuan politis seperti yang disebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, semua hal itu demi membantu Pemprov DKI agar bisa optimal dan terencana dalam menggunakan anggaran pada tahun mendatang.
"Makanya, kalau komentar miring dari Pak Ahok kami tanggapi dengan senyuman dan kerja terus saja. Kita sepakat biar publik dan Kemendagri saja yang menilai pembahasan anggaran di DKI," ujar Sani.
Sebelumnya, Ahok menengarai banyak anggota DPRD yang tidak suka dengan langkahnya mengungkap adanya anggaran siluman di dalam RAPBD 2015 sehingga pembahasan APBD 2016 dibuat lebih ketat. Semua anggaran yang diusulkan pada KUA-PPAS 2016 dibuat dengan detail harga satuan.
DPRD mengawal ketat semua anggaran dan menurunkan semua nilai anggaran di dalam KUA-PPAS 2016.
"Kenapa? Mungkin takut saya terlalu berhasil pada tahun 2016 karena mau pemilihan (pilkada) lagi tahun 2017. Enggak apa-apa, saya mah santai saja gitu, lho. Yang penting ini semua dilakukan secara transparan. Masyarakat bisa mengikuti apa yang terjadi gitu lho," kata Ahok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.