Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Komentar Miring dari Pak Ahok Kami Tanggapi dengan Senyuman"

Kompas.com - 12/10/2015, 08:52 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana memastikan bahwa ketatnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 beralasan politis. Untuk memastikannya, kata Sani (sapaan Triwisaksana), anggota Dewan juga sudah mengundang Kemendagri untuk berkonsultasi.

"Untungnya, beberapa kali DPRD mengundang Kemendagri untuk konsultasi soal pembahasan ini. Alhamdulillah sejauh ini Kemendagri masih menilai pembahasan KUA-PPAS 2016 masih on the track," ujar Sani ketika dihubungi, Senin (12/10/2015).

Sani mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2016 memang berbeda dengan sebelumnya. Sebab, Kemendagri telah mengeluarkan format KUA-PPAS yang baru. Dalam format baru tersebut, setiap anggaran memang sudah harus langsung terperinci. Hal itulah yang membuat proses pembahasan menjadi ketat dan memakan waktu lama.

Mengenai nilai anggaran yang diturunkan, kata Sani, hal itu bertujuan agar Pemerintah Provinsi DKI mampu mencapai targetnya. Selama ini, pendapatan daerah yang ditargetkan begitu tinggi dan tidak pernah bisa dicapai oleh Pemprov DKI. Padahal, berdasarkan pendapatan itu, belanja daerah dilakukan.

Jika target pendapatan tidak terpenuhi, otomatis Pemprov DKI tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan semua programnya. Akhirnya, penyerapan tidak maksimal.

Sani mengatakan, ketatnya proses pembahasan serta turunnya nilai anggaran sama sekali tidak bertujuan politis seperti yang disebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, semua hal itu demi membantu Pemprov DKI agar bisa optimal dan terencana dalam menggunakan anggaran pada tahun mendatang.

"Makanya, kalau komentar miring dari Pak Ahok kami tanggapi dengan senyuman dan kerja terus saja. Kita sepakat biar publik dan Kemendagri saja yang menilai pembahasan anggaran di DKI," ujar Sani.

Sebelumnya, Ahok menengarai banyak anggota DPRD yang tidak suka dengan langkahnya mengungkap adanya anggaran siluman di dalam RAPBD 2015 sehingga pembahasan APBD 2016 dibuat lebih ketat. Semua anggaran yang diusulkan pada KUA-PPAS 2016 dibuat dengan detail harga satuan.

DPRD mengawal ketat semua anggaran dan menurunkan semua nilai anggaran di dalam KUA-PPAS 2016.

"Kenapa? Mungkin takut saya terlalu berhasil pada tahun 2016 karena mau pemilihan (pilkada) lagi tahun 2017. Enggak apa-apa, saya mah santai saja gitu, lho. Yang penting ini semua dilakukan secara transparan. Masyarakat bisa mengikuti apa yang terjadi gitu lho," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan TikToker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan TikToker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
4 Pebisnis Judi 'Online' Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

4 Pebisnis Judi "Online" Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

Megapolitan
Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Megapolitan
Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com