"Enggak pernah melibatkan sama sekali tuh. Memang enggak mesti mengajak anggota Dewan ya, tetapi kalau mengajak itu lebih bagus," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (19/10/2015).
Taufik mengatakan, semua kebijakan yang akan diambil Pemerintah Provinsi DKI berdasarkan kunker tersebut akan bermuara pada persetujuan DPRD DKI.
Melibatkan DPRD DKI sejak awal akan mempercepat proses pembahasan nantinya. Taufik mengatakan, hal tersebut juga merupakan upaya agar koordinasi antara eksekutif dan legislatif bisa terjalin lebih baik lagi. (Baca: Taufik Sebut Ahok ke Singapura untuk Cari Duit)
"Jadi supaya koordinasinya lebih efisien, lebih cepat. Karena pada ujungnya pasti hasil kunker itu ke Dewan juga," ujar Taufik.
Jika anggota Dewan diajak, Taufik mengatakan, anggaran yang digunakan juga bukan dari dana operasional Gubernur, melainkan memotong anggaran kunjungan kerja luar negeri yang tiap tahun dianggarkan untuk anggota Dewan.
Sebelum ini, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin juga pernah mengatakan, Gubernur terdahulu selalu mengajak perwakilan dari DPRD DKI ketika melakukan kunker ke luar negeri.
Selamat mencontohkan pada masa Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fauzi, yang kerap disapa Foke, selalu mengajak anggota DPRD DKI sebanyak satu atau dua orang.
"Fauzi selalu menilai bahwa kunker mereka dilakukan atas nama Pemda DKI. Artinya, legislatif terlibat di dalamnya," kata Selamat ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (9/10/2015).
Selamat mengatakan, Fauzi mengajak anggota Dewan agar mereka tidak bingung pada saat tahap penganggaran.
Seharusnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga membawa perwakilan anggota Dewan dalam kunjungan penganggaran. Sayangnya, kata Selamat, Ahok selalu ingin jalan sendiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.