Ahok: Kamu Disuruh Bikin PT, tetapi Enggak Dikasih Modal, Apa Disuruh "Ngerampok"?

Menurut Basuki, PMP itu diperlukan untuk merealisasikan sejumlah program unggulan BUMD tersebut. (Baca: Ahok Kesal Kemendagri Coret Penyertaan Modal untuk Enam BUMD)

Basuki mencontohkan program ketahanan pangan Ibu Kota yang menurutnya bisa terwujud dengan pemberian PMP kepada PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Akan tetapi, kalau mereka enggak ada duit, buat apa ada PT? Lucu banget begitu, lho," kata Basuki.

"Kamu disuruh bikin PT, tetapi enggak dikasih modal, apa disuruh ngerampok?" ujar Basuki lagi.

Ia juga mengaku telah mempertimbangkan baik-baik rencana pemberian PMP kepada enam BUMD DKI tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mencoret rancangan PMP untuk enam BUMD DKI dalam APBD 2016. (Baca: Kemendagri Larang PMP Enam BUMD DKI pada RAPBD 2016)

Enam BUMD tersebut adalah Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD PAL Jaya.

Langkah Kemendagri ini membuat Basuki kesal. Ia lantas menyalahkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

"Makanya itu dirjen enggak ngerti, asal main coret-coret saja nih, dan selalu bilang PMP enggak sesuai," kata Basuki dengan nada tinggi.

Ia mengaku tak habis pikir mengapa Reydonnyzar kerap menolak usulan PMP dalam APBD DKI.

"PMP enggak boleh terus, dan (Reydonnyzar) selalu mengatakan PMP enggak sesuai hitungan yang diberikan. Ini sudah sekarat, lho (keuangan BUMD). Kenapa lo (Kemendagri) enggak sekalian usulin saja buat tutup BUMD semua?" ujar Basuki.