Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jeritan Hati Pensiunan dengan Tanah dan Rumah Ber-NJOP Rp 2 Miliar

Kompas.com - 15/02/2016, 12:26 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Ibu Kota mengeluhkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Jakarta yang terlampau mahal, khususnya bagi mereka yang punya lahan tempat tinggal luas.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini membebaskan PBB bagi rumah di bawah harga Rp 1 miliar dan tahun depan berencana membebaskan pajak bagi rumah di bawah luas 100 meter persegi dirasa belum mengena, khususnya bagi warga yang punya luas lahan di atas 100 meter persegi dan punya nilai jual obyek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar.

Salah satunya Sumartono (74), warga Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Sumartono merasakan, pajak PBB yang harus dia bayarkan semakin tahun memberatkan. Pria yang punya luas tempat tinggal 280 meter persegi dengan NJOP di atas Rp 2 miliar itu sejak 2015 harus menyetor Rp 4,7 juta per tahun untuk bayar PBB.

"Saya kan sudah pensiun, penghasilan pensiun saya saja tidak sampai segitu, sedangkan saya mesti bayar air, listrik, biaya (pajak), itu berat buat saya," kata Sumartono kepada Kompas.com di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Sumartono heran, mengapa pemerintah menetapkan pajak tempat tinggal terus naik. Kalau pun harus naik, dia berpendapat seharusnya kebijakan itu menyasar pengusaha atau pengembang properti.

"Kan enggak lucu, bangunan saya dari tahun 1970, enggak pernah berubah, enggak diusahakan, rumah tinggal, tetapi pajaknya naik," ujar Sumartono.

Ia berharap ini bukan karena para pengembang yang membeli lahan dengan harga mahal di Jakarta, warga pun ikut disamakan membayar pajak tinggi.

"Tanah itu, pemerintah harus punya tarif sendiri," ujarnya.

Soal kebijakan Ahok yang membebaskan tempat tinggal di bawah Rp 1 miliar, menurut dia, hal itu masih nanggung.

"Kalau mau dihapus, dihapus semua, kecuali pengusaha atau industri, atau tanah itu diusahakan. Pemerintah itu harus punya tarif sendiri (pajak untuk warga), jangan ikut pengembang," ujar dia.

Oleh karena, lanjut dia, bisa saja warga tak mampu suatu saat tidak dapat menempati Jakarta karena pajak yang tinggi.

"Lama-lama orang enggak punya enggak bisa tinggal di Jakarta. Saya pun lama-lama bisa pindah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com