Retribusi Sampah Diduga Banyak yang Masuk Kantong Pribadi Pejabat

"Ini sedang kita cek ulang potensi retribusi wilayah. Jadi wajib retribusi masih bocor. Uang yang didapat masuk ke kantong pribadi," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Aji, saat dihubungi, Selasa (15/3/2016).

Menurut Isnawa, saat ini pihaknya sedang mengecek ulang retribusi yang sejauh ini masuk ke kas daerah. Jumlah uang yang masuk nantinya akan dikonfirmasi ke perusahaan yang membayar. Jika tidak sesuai, Isnawa akan menanyakan ke pejabat penanggung jawab maupun ke sopir truk sampah ke mana perginya uang itu.

Ia menegaskan, pihak-pihak yang nantinya ketahuan terlibat pasti akan ditindak. Sejauh ini, Isnawa mengaku sudah memecat empat sopir truk sampah.

"Kan ada hitungan-hitungan per kubik. Misalnya per bulan bisa Rp 1 juta, tapi yang disetor cuma 50 persen. Yang seperti itu kalau terbukti nanti kita copot," ujar Isnawa.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menengarai adanya pungli (pungutan liar) dalam pengangkutan sampah di kawasan-kawasan komersial. Ia bahkan menuding pungli melibatkan pejabat di tingkat eselon IV.

Mulai tahun ini, seluruh pengelola kawasan komersial di Jakarta diwajibkan untuk dapat mengelola sendiri sampahnya. Dengan demikian, Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak lagi bertanggung jawab dalam pengangkutan sampah di tempat-tempat, seperti hotel, perkantoran atau pusat perbelanjaan.

Namun pengelola kawasan komersial masih bisa meminta Dinas Kebersihan untuk tetap mengangkut dan mengelola sampahnya dengan syarat, membayar retribusi.

Menurut Ahok, retribusi inilah yang dijadikan celah. Truk sampah DKI tetap mengangkut sampah milik kawasan komersial tetapi uang yang disetor masuk ke kantong pribadi.

"Karena banyak truk sampah yang menjemput sampah-sampah (pihak) swasta. Nah, di situ ada uang-uang," ujar Ahok di Balai Kota, Senin kemarin. (Baca: Ahok Akan Pecat Pejabat Dinas Kebersihan karena Pungutan Liar.)