Hukuman Udar Pristono Diperberat Jadi 13 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan dalam korupsi pengadaan bus TransJakarta pada 2012-2013.

Selain itu, Udar diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara lebih kurang Rp 6,7 miliar.

Apabila tidak dibayarkan, maka hukuman Udar dapat ditambah lagi selama empat tahun. (Baca: Hanya Terbukti Terima Gratifikasi, Udar Pristono Divonis 5 Tahun Penjara).

Anggota majelis hakim Krisna Harahap ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejumlah aset Udar berupa rumah, apartemen, kondominium disita untuk negara.

Menurut majelis, Udar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

"Perbuatan mantan Kadis Perhubungan DKI itu, tipikal pejabat negara yang melakukan tipikor karena keserakahan tanpa mengindahkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat," katanya.

Selain Krisna, majelis hakim yang memutuskan perkara ini adalah Artidjo Alkostar dan Abdul Latif. 

Sebelumnya, pada tahap pengadilan tingkat pertama, Udar divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 79 juta.

Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Udar divonis 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dengan tiga perbuatan pidana, yaitu penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. 

(Baca: Vonis Udar Pristono Dinilai Terlalu Ringan, Jaksa Akan Ajukan Banding).

Menurut hakim, Pristono hanya terbukti menerima uang senilai Rp 79 juta dari Direktur PT Jati Galih Semesta, Dedi Rustandi, yaitu perusahaan peserta tender pekerjaan perbaikan koridor/halte busway pada Dishub DKI Jakarta.

"Dari fakta yang terungkap terdakwa menerima uang Rp 79 juta dari pembelian mobil. Pembelian dilakukan oleh Direktur PT Jati Galih Semesta yang memenangkan tender di Dinas Perhubungan," kata anggota majelis hakim, Joko Subagyo.

Mobil yang dimaksud itu mobil dinas berpelat merah merek Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang saat itu dalam proses lelang dengan harga Rp100 juta.

Padahal, harga lelang dari Dinas Perhubungan DKI hanya Rp 22,43 juta.