Yusril Tuding Ahok Gunakan Uang Podomoro untuk Bayar Polisi dan TNI di Kalijodo

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), bakal calon gubernur DKI, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pandangan positif dan negatif mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Salah satu penilaian negatif tentang Ahok terkait dengan penggusuran di Kalijodo. Menurut Yusril, penggusuran di Kalijodo menggunakan dana kompensasi dari PT Agung Podomoro.

Dana itu, menurut dia, tanpa sepengetahuan DPRD DKI, dan digunakan untuk pembayaran uang makan bagi polisi dan tentara, serta sewa alat berat untuk penggusuran tersebut.

"Tidak masuk ke dalam sistem keuangan daerah, tetapi langsung dibayarkan untuk nambahin uang makan polisi, tentara, untuk nyewa traktor," kata Yusril di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Yusril mengatakan, hal tersebut menyalahi aturan dan merusak sistem bernegara.

"Karena kita punya undang-undang keuangan negara, kita punya sistem keuangan, punya undang-undang perbendaharaan negara, kita tidak mempunyai lagi anggaran non-budgeter seperti zaman Pak Harto dulu," ujar Yusril.

"Semua harus masuk ke sistem, baik APBN maupun APBD. Nah, ini harus ditertibkan," tambah Yusril.

Saat disampaikan bahwa Ahok membantah isu tersebut, Yusril menjawab santai.

"Biarin aja, itu kan hak dia," kata Yusril.

Seperti diberitakan, Ahok membantah isu bahwa penggusuran lokasi prostitusi Kalijodo didanai oleh PT Agung Podomoro Land.

"Itu kata siapa? Saya bingung kok bisa beredar isu," ujar Basuki atau Ahok, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. (Baca: Ahok: Kata Siapa Penggusuran Kalijodo Didanai Agung Podomoro?)

Ahok juga membantah bahwa dana anggaran penertiban lokasi prostitusi Kalijodo berdasarkan kesepakatan dengan PT Agung Podomoro Land atas pemberian izin reklamasi. Ahok mengungkapkan bahwa izin reklamasi tersebut sudah diberikan sejak lama, jauh sebelum adanya penggusuran Kalijodo.

"Enggak benar itu, kemarin juga enggak ditanya pas diperiksa sama KPK," kata mantan Bupati Belitung Timur itu. (Baca: Ahok: Kemarin di KPK Enggak Ada Singgung Kalijodo)