Pilkada DKI 2017 Semakin Mendekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana jelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 sudah menghangat bahkan sejak pertengahan tahun 2015. Ketika itu, foto-foto tokoh politik bermunculan lengkap dengan atribut sebagai calon gubernur di media sosial.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana pernah disandingkan dalam sebuah foto sebagai pasangan cagub dan cawagub. Tapi, keduanya membantah sebagai pembuat.

Semakin lama pembicaraan mengenai Pilkada DKI 2017 semakin ramai. Partai Gerindra memulai proses penjaringannya sejak akhir tahun 2015 atau saat Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI belum memulai proses apa-apa.

Jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu juga belum diputuskan. Kelompok pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama bahkan sudah mempersiapkan pengumpulan KTP sejak jauh-jauh hari.

Pilkada semakin dekat

Kini, pelaksanaan Pilkada DKI semakin dekat. Kemarin, KPUD DKI juga baru saja menerima dana hibah sebesar Rp 478 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembiayaan pilkada.

Anggaran tersebut diproyeksikan untuk pilkada dua putaran dengan enam pasang calon. Selain menerima dana hibah, KPUD DKI juga sudah memiliki jadwal untuk setiap tahapan Pilkada. Agustus 2016, menjadi awal tahapan itu dimulai.

"Untuk calon perseorangan sudah bisa menyerahkan dukungan KTP pada 3 sampai 7 Agustus ke KPU," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Soemarno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/5/2016).

Penyerahan dukungan itu, kata Soemarno, bukanlah pendaftaran. Setelah dukungan KTP diserahkan sebanyak syarat yang ditentukan, maka siap untuk diverifikasi. Sampai sejauh ini, baru Ahok dan kelompok pendukungnya, Teman Ahok, yang serius mengumpulkan KTP.

Mereka berniat mengumpulkan satu juta KTP meskipun KPUD hanya mewajibkan 532.000 KTP saja. Jika Ahok maju, Soemarno mengatakan, KPUD akan melakukan verifikasi terhadap KTP itu.

Verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah dukungan untuk calon independen benar-benar memenuhi syarat.

"Verifikasi dukungan juga ada dua yaitu verifikasi administrasi dan faktual. Jadi kita datangi satu persatu dan menanyakan, apakah yang bersangkutan itu mendukung calon itu atau tidak,"ujar Soemarno.

Jika merasa tidak mendukung, nantinya KPUD akan memberikan surat pernyataan tidak mendukung untuk ditandatangani. Jika yang demikian terjadi, maka satu dukungan itu dihapus.

Verifikasi tersebut memakan waktu satu bulan. Setelah verifikasi, barulah masuk ke tahap pendaftaran.

"Pada pertengahan September, tanggal 19-21 September itu pendaftaran calon partai politik ataupun perseorangan mereka sama-sama mendaftar," uhar Soemarno.

Setelah itu, kembali akan dilakukan verifikasi sebelum penetapan cagub dan cawagub. Lalu kemudian penetapan cagub dan cawagub, serta tahapan selanjutnya adalah pemberian nomor urut. Kampanye akan dilakukan setelah tahapan itu selesai.

"Kampanye akan dilakukan 4 Oktober sampai tiga bulan berikutnya," kata Soemarno.

Kampanye akan dihentikan 3 hari menjelang hari pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Nantinya, KPUD juga akan membagikan wilayah kampanye untuk para calon.

Hal ini agar semua calon gubernur dan calon wakil gubernur bisa berkampanye di semua wilayah dengan nyaman. Hal ini juga untuk mengingatkan para calon bahwa ada tempar-tempat yang tidak boleh dijadikan lokasi kampanye misalnya seperti sekolah dan tempat ibadah.