Ahok Kembali Keluhkan Sistem Seleksi Jabatan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih adanya kekurangan dalam sistem seleksi jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Basuki saat melantik ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/6/2016) sore.

"Pelantikan ini penilaiannya tidak hanya dari tes berdasarkan pandangan dari atasannya dan dari masyarakat. Tapi ini masih ada kekurangan dalam sistem," kata Basuki dalam sambutannya  di hadapan ratusan pejabat, di Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. 

(Baca juga: Ahok Lantik 513 Pejabat Baru, Kadis Pertamanan dan Pemakaman DKI Dicopot)

Ada pun kekurangan yang dimaksud Basuki adalah belum adanya aturan bagi pejabat yang masuk dalam talent pool atau stok pejabat eselon II.

Seharusnya, lanjut dia, para pejabat yang masuk dalam talent pool tersebut diuji coba dengan bekerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diminati.

"Orang sudah di pool talent, sudah kami tes sudah lulus. Harusnya kami ujicoba dulu di bidang yang dia suka selama dua bulan lah kami tes. Kalau cocok, baru kami angkat (jadi pejabat eselon II)," kata Basuki.

"Misalnya ada pejabat di luar Dinas Pertamanan seharusnya pejabat itu kami uji coba dulu, misalnya selama dua bulan kerja di Dinas Pertamanan untuk mengetahui apa yang terjadi di Dinas Pertamanan. Seperti di BKO-kan (bawah kendali operasi), jadi orang ini mulai merasa apa yang kurang dari SKPD tersebut," kata Basuki lagi.

Nantinya, pejabat yang masuk talent pool ini adalah mereka yang dipertimbangkan Ahok untuk dipilih sebagai aselon II ketika diperlukan penggantian pejabat. (Baca juga: 49 Pejabat DKI Lolos Seleksi Jabatan Eselon II)