Ahok: Auckland Kalah Dibandingkan Jakarta soal ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan melaksanakan lelang sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bulan Juli mendatang. Bahkan, lanjut dia, langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini jauh lebih maju dibanding New Zealand atau Selandia Baru.

"Bulan depan, DKI lelang ERP. Kalah Auckland di New Zealand sama Jakarta, mereka baru mau pasang ERP," kata Basuki, saat peluncuran tiga sistem pembayaran elektronik, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Dengan demikian, pengelolaan aset ERP sudah dialihkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI kepada Dishubtrans DKI Jakarta. Pada tahun 2014, ada dua perusahaan yang sudah melakukan uji coba ERP di Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said, yakni Kapsch dan Q-Free.

Rencana penerapan ERP di Jakarta sudah ada sejak awal masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo pada akhir tahun 2012.

"Penerapan ERP ini supaya Pemprov DKI Jakarta dapat Rp 45 triliun. Biar warga naik bus bisa sebagian enggak bayar dan sebagian lagi dapat tiket yang sangat murah. Kami juga ingin terapkan tiket harian mingguan dan bulanan untuk bus transjakarta," kata Basuki. (Baca: Ahok Ingin Hilangkan Proses Lelang dalam Penerapan ERP)

Adapun selama ini, rencana implementasi ERP terhambat karena ada kendala menentukan besaran tarif. Basuki sebelumnya menjelaskan ingin leluasa menentukan besaran tarif ERP, dengan kata lain bisa dinaikkan atau diturunkan kapan saja. Namun, keinginannya itu bisa menimbulkan masalah pada penerimaan pajak.

Dengan pengelolaan ERP di tangan Dishubtrans DKI Jakarta, persoalan tarif akan lebih mudah dikendalikan, sehingga ERP bisa segera terlaksana di Jakarta. (Baca: Realisasi ERP di Jakarta Dinilai Lambat)