JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan upaya mengantisipasi peningkatan angka penduduk miskin di Ibu Kota. Salah satunya dengan pemberian subsidi transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan tempat usaha.
"Kami meningkatkan (subsidi) tiap tahunnya," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Tahun depan, lanjut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta sebesar Rp 3,2 triliun. Hal itu dilakukan supaya warga sekitar Jakarta dapat naik bus transjakarta dengan tarif Rp 3.500.
"Itu (PSO untuk PT Transjakarta) jadi subsidi terbesar," kata Basuki.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberi subsidi sebesar Rp 2 triliun untuk sektor pendidikan.
Pemprov DKI Jakarta juga berencana mensubsidi harga daging sapi agar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mendapat nutrisi baik. Hal itu pula yang menyebabkan Basuki lebih banyak meminta pengembang untuk memberi kontribusi tambahan. APBD akan dipergunakan untuk pemberian subsidi.
"Kami enggak ingin habiskan infrastruktur dengan APBD. Kami ingin (pembangunan) infrastruktur adalah bagian dari pengembang, termasuk ERP, kami ingin kuasai semua," kata Basuki.
Pemprov DKI Jakarta juga bakal melakukan subsidi silang. Pendapatan yang diperoleh dari ERP serta pembayaran sewa rumah susun akan disubsidi silang untuk pembangunan rusun lainnya.
"Makanya kami juga mau bangun apartemen sewa harga kos di atas depo LRT di Kelapa Gading. Supaya dari uang (sewa unit rusun) ini kami kasih subsidi ke (pembangunan) rusun lain," kata Basuki.