JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi yang digunakan untuk mengoperasikan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta mengacu kepada teknologi ERP di Eropa.
Beberapa negara yang sudah menjalankan ERP untuk mencegah kemacetan di negaranya adalah Swedia dan Inggris.
Hal itu diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) ERP Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Zulkifli.
"(Teknologi ERP) mengacu ke Eropa. Kami akan mencari teknologi yang sudah terbukti, yang sudah best practice yang ada di dunia," kata Zulkifli saat dihubungi Senin (25/7/2016).
"Tidak lagi menggunakan teknologi coba-coba atau yang berupa penawaran. Tapi sudah pernah dilaksanakan negara lain dan berlangsung aman," kata Zulkifli.
Dishubtrans DKI Jakarta merencanakan lelang investasi pelaksana ERP akan dilaksanakan bulan ini. Nantinya lelang akan menentukan investor atau perusahaan mana yang akan menyediakan teknologi ERP.
"Lelang ini tidak menggunakan APBD, tapi investasi. Jadi yang membangun (teknologi ERP) pihak penyedia, dari revenue (penghasilan ERP). Nanti kami bayar secara bertahap (kepada perusahaan) sampai lunas," kata Zulkifli.
Perangkat ERP akan menjadi aset kepemilikan Pemprov DKI Jakarta setelah pihaknya lunas membayar kepada perusahaan.
Dishubtrans DKI Jakarta akan menjadi operator pelaksanaan ERP. Program jalan berbayar atau ERP tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Sesuai aturan tersebut, perangkat ERP boleh dibangun swasta. Dua ruas jalan yang akan dilelang sekaligus untuk diterapkan ERP adalah Koridor Sudirman-Thamrin dan Koridor Kuningan atau Jalan HR Rasuna Said.