Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM UI Ingin Luhut Temui Mereka soal Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 13/09/2016, 16:39 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

Dalam aksinya, mereka meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menemui mereka terkait kebijakan dilanjutkannya proyek reklamasi tersebut.

"Targetnya secara ideal sebenarnya kami ingin Pak Luhut menemui kami, Pak Luhut mendengarkan sendiri aspirasi dari teman-teman mahasiswa, nelayan juga, seperti apa sebenarnya kebijakan reklamasi ini," ujar Ketua BEM UI Arya Adiansyah di lokasi aksi.

Selain itu, BEM UI juga mempertanyakan kewenangan Luhut yang dapat memutuskan dilanjutkannya proyek reklamasi. Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan nelayan dan memutuskan reklamasi harus ditangguhkan serta membatalkan izin reklamasi Pulau G.

"Tentang aspek hukum yang ditabrak, sejauh mana sebenarnya kewenangan dari Pak Luhut ini mengatakan (reklamasi) lanjut atau enggak,karena di pengadilan dikatakan itu harus ditangguhkan," kata dia.

Sebagai bentuk penolakan terhadap proyek reklamasi ini, BEM UI bersama beberapa BEM fakultas di UI akan terus melakukan aksi.

"Kalau kami yang jelas secara jangka panjang akan ada beberapa aksi lain juga, kami tergabung dalam koalisi yang lebih besar juga. Apakah nanti akan ada proses hukum, ataukah akan kita turun aksi, atau kita harus sampe ke Presiden, akan kita lakukan juga," ucap Arya.

Aksi hari ini dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari mahasiswa UI dan perwakilan nelayan. Dalam aksinya, mereka melakukan aksi teatrikal pembuatan jaring dan memakai kostum tanda menolak reklamasi. (Baca: Luhut: Proyek Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan)

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Sebelum melakukan aksi hari ini, Arya menyebut BEM UI telah melakukan kajian dan memutuskan untuk menolak proyek reklamasi.

"Kan (ada) berita tentang statement Pak Luhut minggu lalu. Melihat itu, kita dari teman-teman BEM UI ada kajian dan ini jadi isu ring satu bagi kami. Dari situ kita diskusi internal dan kita memutuskan harus respons dan memutuskan menolak (reklamasi)," tuturnya.

Kompas TV Simalakama Reklamasi Jakarta - AIMAN Eps 70 Bagian 5
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Dufan On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Dufan On The Spot?

Megapolitan
Rute Transjakarta 2E Rusun Rawa Bebek-Penggilingan via Rusun Pulo Gebang

Rute Transjakarta 2E Rusun Rawa Bebek-Penggilingan via Rusun Pulo Gebang

Megapolitan
Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com