Ahok Ingin Pemprov DKI Kelola PDS HB Jassin Mulai 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin mulai dikelola Pemerintah Provinsi DKI pada 2017. Ia menyebut Pemprov DKI sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Yayasan HB Jassin terkait rencana tersebut.

"Saya harap tahun depan sudah bisa diajukan anggarannya," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (16/9/2016).

Polemik mengenai pengelolaan PDS HB Jassin mencuat setelah sejarawan JJ Rizal mengeluhkan sudah tidak adanya anggaran dari Pemprov DKI. Di sisi lain, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tinia Budiarti menyatakan tidak adanya lagi anggaran untuk PDS HB Jassin karena anggaran yang selama ini diberikan bersifat hibah.

Menurut Tinia, dana hibah hanya bisa diberikan maksimal tiga kali. Sementara itu, Ahok menjanjikan jika sudah dikelola Pemprov DKI, anggaran bisa diberikan secara rutin. Ia berjanji pekerja di PDS HB Jassin juga akan direkrut oleh Pemprov DKI.

"Kalau sekarang kan capek masih pakai uang operasional saya gajinya," ujar Ahok.