Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kenapa Harus Membuat Pulau Baru? Tidak Memanfaatkan Pulau di Kepulauan Seribu?"

Kompas.com - 08/10/2016, 15:29 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapat pertanyaan dari salah seorang mahasiswa yang menanyakan kenapa Pemprov DKI Jakarta memberikan izin pembangunan pulau reklamasi.

Padahal, di sisi lain, di wilayah Teluk Jakarta terdapat 101 pulau alami yang merupakan kawasan Kepulauan Seribu.

Mahasiswa tersebut bertanya kepada Djarot saat ia menjadi pembicara pada kuliah umum dengan tema "Membangun Jakarta Masa Depan dengan Kaidah Good Government" di Kampus Universitas Prof Dr Moestopo Beragama di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016).

"Reklamasi manfaatnya buat warga Jakarta apa? Kenapa tidak memanfaatkan Pulau Seribu? Kenapa harus membuat pulau baru? Dan pulau-pulau ini yang punya siapa?" tanya mahasiswa yang diketahui bernama Herman itu.

(Baca juga: Sylviana: Reklamasi Harusnya Pakai Kajian Orang Indonesia, Bukan Belanda)

Menanggapi pertanyaan itu, Djarot mengatakan bahwa reklamasi di Jakarta sudah dilakukan sejak lama.

Ia kemudian mencontohkan beberapa kawasan yang disebutnya merupakan hasil reklamsi, seperti Pantai Indah Kapuk, Taman Impian Jaya Ancol, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk reklamasi 17 pulau yang sekarang dilakukan di Teluk Jakarta, kata Djarot, Pemerintah Provinsi DKI sudah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat.

Salah satunya dengan mengenakan kontribusi tambahan sebesar 15 persen di luar kewajiban yang sudah ada.

"Kemarin sampai ada kasus karena kami memaksa. Gubernur meminta kontribusi tambahan harus 15 persen yang akhirnya membuat dia dimusuhi pengusaha. Karena pengusaha mintanya 5 persen," ujar Djarot.

Selain kontribusi tambahan, Djarot menyatakan, 30 persen dari total tiap pulau reklamasi akan diperuntukan untuk fasos fasum.

(Baca juga: Emil Salim: Reklamasi Harus Kedepankan Kepentingan Publik)

Djarot juga menyatakan, status kawasan pulau-pulau reklamasi menjadi milik negara, bukan atas nama pengembang yang membangun pulau.

"Dan kenapa tidak di Kepulauan Seribu? Karena jauh banget. Itu untuk siapa? Jadi tidak mungkin ya," ucap Djarot.

Kompas TV Presdir Agung Podomoro Land Temui Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com