Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Ahok untuk Hunian Layak Warga Jakarta

Kompas.com - 10/10/2016, 12:21 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, saat ini sudah tidak mungkin mengadakan program hunian murah dengan membangun rumah 1-2 lantai di Jakartra.

Penyebabnya, harga tanah sudah semakin mahal. Dengan harga tanah yang mahal, ia tidak yakin warga penghuni yang merupakan warga tidak mampu sanggup membayar cicilannya.

"Kalau hitungan kami enggak bisa mereka bayar," kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/10/2016).

Pria yang biasa disapa Ahok ini meyakini konsep yang saat ini dijalankan sudah tepat, yakni hunian murah dibangun dengan model hunian vertikal. Ia menyebut Pemprov DKI memiliki empat konsep hunian vertikal.

Tipe pertama adalah rumah susun sederhana sewa untuk warga tidak mampu. Konsep ini menyediakan tipe hunian bersubidi bagi warga, tidak hanya dalam hal biaya sewa, tapi juga penyediaan layanan bus gratis, kesehatan gratis, dan dana Kartu Jakarta Pintar untuk penghuninya.

Untuk konsep kedua, Ahok menyebut Pemprov DKI berencana membangun rumah susun dengan tarif setara rumah kos. Lokasi hunian tipe ini akan dibangun di sekitar stasiun mass rapid transit (MRT) ataupun light rail transit (LRT).

Menurut Ahok, hunian tipe ini akan diperuntukan bagi pekerja yang hunian tetapnya ada di kawasan penyangga.

"kami mau hemat waktu mereka (ke tempat kerja)," ujar Ahok.

Untuk konsep hunian ketiga, Pemprov DKI akan membangun tipe hunian bagi warga yang berpenghasilan Rp 10 juta tahun ke atas. Namun, pada hunian tipe ini, pemilik tidak boleh menjual ke orang lain jika sudah tidak ingin menempatinya.

Sedangkan hunian keempat adalah pembangunan apartemen. Pada hunian tipe ini, ia menjanjikan pemilik mendapatkan sertifikat hak milik. Penghuni juga boleh memperjual belikan unit huniannya.

Menurut Ahok, Pemprov DKI akan membangun empat konsep hunian vertikal secara bertahap. Untuk saat ini, Pemprov DKI masih fokus menyelesaikan konsep hunian vertikal untuk tipe pertama.

"Yang pertama duluan apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia tidak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua. Supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," ucap Ahok.

Kompas TV Ahok Akan Siapkan Rusun Nelayan di Cakung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Megapolitan
Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Megapolitan
Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Megapolitan
Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Megapolitan
Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com