Agus: Plt Gubernur Bertanggung Jawab atas Kenaikan APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, tak mau mengomentari soal kenaikan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Menurut dia, sudah ada pihak yang bertanggung jawab atas kenaikan tersebut.

"Tentunya Plt Gubernur (Soni Sumarsono) memiliki peran dan tanggung jawab, silakan lakukan check and balances, mekanisme ada," kata Agus di Krukut, Jakarta Barat, Jumat (30/12/2016).

Agus mengatakan, komentarnya terhadap APBD Provinsi DKI Jakarta 2017 akan menyedot energi dan pikiran terhadap hal yang sudah ditangani. Agus hanya berharap, kenaikan anggaran itu mengikuti asas kepatutan serta sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bagi saya, yang penting ingin lebih fokus, dan pikiran saya untuk 'bergerilya' bertemu dengan masyarakat," kata dia. (Baca: Usai Dievaluasi Kemendagri, Nilai APBD DKI Tetap Rp 70,19 Triliun)

Adapun pada APBD DKI 2017, terdapat beberapa alokasi anggaran untuk anggota DPRD DKI pada pos Sekretariat Dewan. Alokasi tersebut di antaranya untuk medical check-up bagi pimpinan dan anggota Dewan sebesar Rp 1.378.000.000 dan asuransi kendaraan dinas anggota DPRD DKI sebesar Rp 860.771.692.

Penyediaan jasa pengemudi hingga Rp 4 miliar. Pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp 279.928.396. Selanjutnya, ada anggaran bernama penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan Dewan sebesar Rp 394.697.160. Ada pula anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebesar Rp 1.443.117.109.

Rumah dinas itu terletak di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ada anggaran lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor, mebel, perlengkapan kerja, makanan dan minuman, serta penyediaan telepon, air, listrik, dan internet (TALI).

Anggaran lainnya untuk pengadaan pakaian dinas dan atributnya bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.387.779.250. Belakangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret anggaran untuk sopir, anggaran BBM, asuransi, serta perawatan untuk kendaraan dinas.