Bawaslu DKI Nyatakan Ahok-Djarot Tak Melanggar Aturan Iklan Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, laporan dugaan pelanggaran iklan kampanye pasangan petahana cagub-cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, di salah satu media massa tidak terbukti.

Dugaan pelanggaran iklan kampanye itu dilaporkan tim pasangan cagub-cawagub, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pada 16 Desember 2016.

"Iya enggak terbukti. Kami sudah menindaklanjutinya ke Dewan Pers," ujar Mimah kepada Kompas.com, Senin (2/1/2017).

(Baca: Diduga Langgar Iklan Kampanye, Ahok-Djarot Dilaporkan ke Bawaslu)

Mimah menuturkan, dugaan pelanggaran iklan kampanye itu tidak terbukti karena bukan Ahok, Djarot, ataupun tim kampanye yang memasangnya.

Iklan kampanye di media massa baru dinyatakan sebagai pelanggaran dan bisa membatalkan pencalonan apabila dipasang oleh pasangan calon atau tim kampanye.

"Yang memasang kan bukan calon. Jadi gini, kalau di aturan KPU kan calon atau tim kampanye. Yang masang bukan itu (mereka)," kata dia.

Menurut Mimah, media cetak tersebut memasang sendiri undangan kegiatan Ahok-Djarot. Oleh karena itu, Bawaslu DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Dewan Pers.

"Jadi kami sudah mengirimkan surat ke Dewan Pers untuk menegur medianya," ucap Mimah.

(Baca: Soal Iklan Kampanye Ahok-Djarot yang Dilaporkan ke Bawaslu...)

Iklan yang diduga melanggar aturan itu terbit pada 14 Desember 2016 lalu di salah satu media cetak. Di media tersebut tertulis adanya undangan kegiatan Ahok-Djarot.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pilkada, penayangan iklan di media massa dilakukan pada 14 hari terakhir masa kampanye dan difasilitasi oleh KPU.

Semua pasangan cagub-cawagub tidak boleh mendanai sendiri iklan di media massa. Adapun iklan di media massa pada Pilkada DKI 2017 baru akan dilakukan pada 29 Januari-11 Februari 2017.