Sumarsono Buka Kemungkinan Ikuti Putusan Hukum Terkait Kemenangan Gugatan Warga Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono belum memutuskan sikap atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan warga Bukit Duri. Adapun Soni, sapaan Sumarsono segera melakukan rapat guna menyikapi putusan itu.

Soni menjelaskan, dua kemungkinan sikap yang akan diambil oleh Pemprov DKI terkait putusan itu, banding atau memenuhi keputusan pengadilan.

Dalam putusan hakim yang memenangkan gugatan warga Bukit Duri, Pemerintah Provinsi DKI harus mengganti rugi kepada warga. Sebab, rumah-rumah warga Bukit Duri sudah lebih dulu ditertibkan sebelum adanya putusan ini.

"Hari ini saya rapatkan, (kemungkinan) satu banding, ke dua kita laksanakan, penuhi, tapi kita lihat detailnya sepeti apa dulu, karena kita belum membaca, membahas detailnya," ujar Soni di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Soni menyampaikan, meski warga Bukit Duri memenangkan gugatan, proyek normalisasi kali di kawasan itu tetap berjalan. Terkait putusan penertiban kawasan Bukit Duri yang dilakukan oleh Gubernur yang sedang cuti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Soni beranggapan kebijakan itu ditujukkan untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Yang jelas, sebagai negara hukum, Pemprov harus tunduk pada proses hukum yang berlaku. Saya yakin Pak Ahok memiliki justifikasi yang kuat kenapa ini dilakukan," ujar Soni. (Baca: Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Pemprov DKI Harus Ganti Rugi)

PTUN mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada mereka. Majelis hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 tersebut karena dinilai melanggar undang-undang. Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016.