Pemprov DKI Minta Bawaslu Telusuri Dugaan Kepala Dinas Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mendukung laporan kepada Bawaslu DKI terkait dugaan adanya PNS DKI Jakarta yang tidak netral. Dia meminta Bawaslu menelusuri laporan itu dan menyampaikan hasilnya kepada Pemprov DKI.

"Laporkan saja, kalau ada terusan ke kami, langsung kami BAP," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/1/2017).

(Baca: PKB DKI: Ada 7 Kepala Dinas di Pemprov DKI Siap Menangkan Agus-Sylvi)

Saefullah menegaskan kembali bahwa PNS DKI harus netral pada Pilkada DKI Jakarta. Sekalipun masih memiliki hak untuk memilih, PNS DKI tidak boleh terlibat dalam kegiatan pasangan cagub dan cawagub DKI.

"Harus netral, kalau ada (PNS diduga tidak netral) seperti itu ya kami dibantu, siapa gitu yang tidak netral. Saya sendiri netral gak ke mana-mana, wali kota, kepala dinas juga harus netral," ujar Saefullah.

(Baca: 7 Kepala Dinas DKI Disebut Dukung Agus-Sylvi, Ini Kata Partai Pendukungnya)

Tim pemenangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, melaporkan dugaan keberpihakan aparatur sipil negara di Jakarta terhadap salah satu pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Laporan itu disampaikan kepada Bawaslu DKI pada Jumat (27/1/2017).

"Kami cek di berita ada pernyataan dari Wakil Sekretaris DPW PKB DKI bahwa ada tujuh kepala dinas yang ikut dukung Agus-Sylvi. Kami sudah print out beritanya dan kami bikin laporan ke Bawaslu," ujar anggota tim pemenangan Ahok-Djarot bidang hukum dan advokasi, Lambok Gurning, kepada Kompas.com, Minggu (29/1/2017).

(Baca: Tim Ahok-Djarot Laporkan Dugaan 7 Kepala Dinas Dukung Agus-Sylvi)